Kemacetan Makassar Rugikan Rp21 Miliar Per Hari, Transportasi Publik Jadi Sorotan

Kajian Unhas-Dishub Makassar ungkap kerugian Rp21 miliar per hari akibat kemacetan, disebabkan tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan minimnya layanan transportasi umum yang memadai.

Kemacetan di Kota Makassar menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan, mencapai Rp21 miliar setiap harinya. Hal ini terungkap dari hasil kajian transportasi tahun 2024 yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar. Kajian tersebut mengungkap penyebab utama kemacetan, dampaknya terhadap perekonomian, dan solusi yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan data yang diperoleh, penyebab utama kemacetan adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Makassar. Sebanyak 75 persen penduduk kota menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan penurunan drastis jumlah pengguna angkutan umum, dari 18 persen menjadi kurang dari 5 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Perluasan kota juga turut berkontribusi, dengan jarak tempuh rata-rata bertambah 123 meter per tahun.

Dampak dari kemacetan ini tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Survei angkutan kota Makassar tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen pengguna angkutan umum merasa tidak puas dengan frekuensi dan kenyamanan layanan yang ada. Hal ini mengakibatkan tren penurunan jumlah penumpang angkutan umum secara signifikan sejak tahun 2016 hingga 2024. Lebih memprihatinkan lagi, hanya 8,6 persen warga Kota Makassar yang terlayani oleh angkutan umum sesuai standar pelayanan minimum (SPM) pada tahun 2024.

Tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi menjadi faktor dominan penyebab kemacetan di Makassar. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi umum juga memperburuk situasi. "75 persen pergerakan penduduk kota itu menggunakan kendaraan pribadi," ungkap Kabid Angkutan dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jusman.

Penurunan jumlah penumpang angkutan umum juga menjadi masalah serius. Layanan angkutan umum yang kurang nyaman dan frekuensi yang rendah membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya subsidi pemerintah untuk operasional angkutan umum. "Teman Bus Kota Makassar terpaksa dua koridor distop beroperasi, karena biaya operasional tidak seimbang dengan jumlah penumpang dan Kemenhub hanya mampu mensubsidi satu koridor saja," tambah Jusman.

Perluasan kota juga turut berkontribusi pada peningkatan kemacetan. Peningkatan jarak tempuh rata-rata sebesar 123 meter per tahun menunjukkan bahwa infrastruktur jalan belum mampu mengakomodasi pertumbuhan kota yang pesat. Hal ini membutuhkan perencanaan tata ruang kota yang lebih matang dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik.

Pemerintah Kota Makassar perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Peningkatan kualitas dan frekuensi angkutan umum: Pemerintah perlu meningkatkan kenyamanan dan frekuensi angkutan umum agar lebih menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.
• Pengembangan infrastruktur transportasi terintegrasi: Pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi, seperti jalur bus cepat (BRT) dan sistem kereta ringan (LRT), dapat menjadi solusi jangka panjang.
• Sosialisasi dan edukasi: Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi umum dan dampak negatif dari kemacetan.
• Penerapan kebijakan pengendalian kendaraan pribadi: Penerapan kebijakan seperti pembatasan kendaraan pribadi di jam-jam sibuk dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan masalah kemacetan di Makassar dapat teratasi dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

Kemacetan di Makassar bukan hanya masalah lalu lintas, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan solusi terpadu yang melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Semoga dengan upaya bersama, Kota Makassar dapat terbebas dari kemacetan yang merugikan ini.