Kemdikbudristek Dalami Pencopotan Rektor Universitas Pancasila

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) akan mengkaji lebih lanjut pencopotan Rektor Universitas Pancasila, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyatakan akan melakukan pengkajian lebih lanjut terkait pencopotan Rektor Universitas Pancasila (UP), Prof. Marsudi Wahyu Kisworo. Pencopotan tersebut dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) pada 24 April 2025 dan berlaku efektif 30 April 2025. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdikbudristek, Khairul Munadi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kemdikbudristek belum menerima laporan resmi mengenai peristiwa tersebut.

"Kita perlu melihat ya, mencermati fakta yang ada (terkait kasus tersebut)," ujar Dirjen Khairul di Kantor Kemdikbudristek, Jakarta, Selasa. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Kemdikbudristek untuk memahami secara menyeluruh konteks pencopotan rektor tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Proses pengkajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang keputusan YPP-UP dan dampaknya terhadap Universitas Pancasila.

Ketidakhadiran laporan resmi dari Universitas Pancasila kepada Kemdikbudristek menjadi alasan utama dilakukannya pengkajian lebih lanjut. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan transparansi antara perguruan tinggi dan kementerian dalam hal pengambilan keputusan yang berdampak besar pada operasional dan tata kelola universitas. Kemdikbudristek menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kualitas pendidikan di Universitas Pancasila.

Kemdikbudristek menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. "Konteksnya adalah kita ingin memitigasi semua dan bisa menyelesaikannya dengan baik," ucap Khairul Munadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kemdikbudristek tidak hanya akan melakukan pengkajian pasif, namun juga akan berupaya aktif dalam mencari solusi yang tepat dan proporsional. Proses pengkajian ini melibatkan penelaahan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola universitas, dan dampak pencopotan rektor terhadap civitas akademika.

Kemdikbudristek akan mempelajari secara mendalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang berisi keputusan pemberhentian Prof. Marsudi Wahyu Kisworo. Isi keputusan tersebut menyatakan, "Memutuskan, menetapkan, memberhentikan Prof Marsudi Wahyu Kisworo dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila terhitung 30 April 2025." Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pencopotan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, Kemdikbudristek juga akan mempertimbangkan dampak pencopotan rektor terhadap proses akademik dan administrasi di Universitas Pancasila. Stabilitas operasional universitas menjadi prioritas utama dalam proses pengkajian ini. Kemdikbudristek berharap dapat menemukan solusi yang dapat meminimalisir dampak negatif dan memastikan kelancaran kegiatan akademik di Universitas Pancasila.

Pencopotan Prof. Marsudi Wahyu Kisworo sebagai Rektor Universitas Pancasila menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi. Kemdikbudristek menegaskan pentingnya proses pengkajian yang komprehensif dan obyektif untuk menghindari kesimpulan prematur. Proses ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai informasi dan data yang relevan untuk memastikan keadilan dan transparansi.

Kemdikbudristek berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengkajian ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hasil pengkajian ini akan menjadi dasar bagi Kemdikbudristek untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Kemdikbudristek berharap proses ini dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terkait.

Secara keseluruhan, Kemdikbudristek menekankan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola yang baik di perguruan tinggi. Kasus pencopotan Rektor Universitas Pancasila ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk senantiasa memperhatikan aspek hukum dan tata kelola yang baik dalam setiap pengambilan keputusan.

Kemdikbudristek berharap agar proses pengkajian ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesimpulan yang objektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan reputasi Universitas Pancasila serta sistem pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan.