LIVE

Kemendikbudristek Tunggu Arahan Soal Kampus Kelola Tambang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunggu arahan pemerintah dan DPR terkait rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, kebijakan yang muncul dari revisi RUU Minerba.

pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunggu arahan pemerintah dan DPR terkait rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, kebijakan yang muncul dari revisi RUU Minerba. (©© 2025 Antaranews)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih menunggu arahan lebih lanjut terkait rencana perguruan tinggi mengelola tambang. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbudristek, Togar M Simatupang, usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Kamis (23/1).

Peran Kemendikbudristek

Simatupang menjelaskan, Kemendikbudristek belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ini dan saat ini masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah dan DPR. Pembahasan rencana ini merupakan salah satu poin penting dalam rapat tersebut, yang turut dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Reaksi Kemendikbudristek

Kemendikbudristek menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan. "Kami siap ikut serta karena ini berkaitan erat dengan kebijakan pendidikan tinggi, terutama yang menyangkut pendanaan," ujar Simatupang. Hal ini menunjukkan dukungan Kemendikbudristek terhadap wacana tersebut, namun tetap menekankan pentingnya arahan dan kebijakan yang jelas.

Latar Belakang Kebijakan

Rapat kerja antara Komisi X DPR dan Kemendikbudristek berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Dalam rapat tersebut, dibahas aspirasi masyarakat dan perguruan tinggi terkait rencana pengelolaan tambang oleh kampus. Selain itu, juga dibahas anggaran dan program Kemendikbudristek, serta masalah tunjangan kinerja dosen yang tertunda.

RUU Minerba dan Poin Penting

Usulan revisi RUU Minerba yang disetujui Baleg DPR RI membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Baleg DPR berencana memberikan prioritas kepada usaha kecil menengah (UKM) untuk lahan tambang di bawah 2.500 hektare, serta mempertimbangkan pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan perguruan tinggi. Mekanisme dan kriteria pasti masih perlu dibahas lebih lanjut.

Kesimpulan

Rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi masih dalam tahap menunggu arahan pemerintah dan DPR. Kemendikbudristek siap mendukung kebijakan tersebut setelah ada arahan resmi dan mekanisme yang jelas. Perkembangan lebih lanjut terkait hal ini akan terus dipantau.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Triono Subagyo
T
Reporter Triono Subagyo
Kemdikbudristek Hormati Putusan Hukum: Kampus Tak Kelola Tambang Langsung

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghormati keputusan revisi UU Minerba yang melarang perguruan tinggi mengelola tambang langsung, alih-alih kampus akan menerima manfaat berupa dana riset dan beasiswa dari pihak

#planetantara
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
Mendikbudristek Terima Masukan DPR Soal PPDB, Sistem Baru Segera Diumumkan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerima masukan dari DPR terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan akan segera mengumumkan sistem baru setelah rapat kabinet.

ppdb
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
Mendikbudristek Rapat Tertutup dengan Komisi X DPR RI: Bahas Anggaran dan Isu Pegawai

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menghadiri rapat tertutup dengan Komisi X DPR RI untuk membahas evaluasi anggaran, program 2025, dan isu terkini, termasuk polemik pemecatan pegawai.

Mendikbudristek
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
RUU Minerba: Tambang untuk Perguruan Tinggi, Niat Baik atau Tantangan Baru?

Menteri ESDM memberikan respons positif terhadap RUU Minerba yang membuka peluang pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi dan UMKM, meskipun perlu kajian lebih lanjut.

konten ai