Kemenkum Kalteng Siap Wujudkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berkomitmen penuh dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini disampaikan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Maju Amintas Siburian, di Palangka Raya pada Jumat, 1 September 2023. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Menurut Kakanwil, pencanangan Zona Integritas ini bukan sekadar deklarasi, melainkan komitmen nyata untuk memberikan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan bebas dari korupsi. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemenkumham Kalteng siap mendukung penuh dan menjalankan komitmen ini. Kesiapan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Maju Amintas Siburian juga menekankan pentingnya kolaborasi dan konsistensi seluruh pegawai dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas. Suksesnya program ini membutuhkan peran aktif dari setiap individu. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan terwujud birokrasi yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ini menuntut perubahan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima dan integritas.

Program ini juga dilihat sebagai momentum bagi Kementerian Hukum untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kepercayaan masyarakat. Kemenkumham Kalteng berkomitmen untuk mendukung inisiatif ini dengan memperkuat pengawasan, mendorong inovasi, dan memberikan pelayanan prima. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang terpercaya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, juga telah menekankan pentingnya Zona Integritas sebagai langkah strategis reformasi birokrasi. Beliau menjelaskan bahwa Zona Integritas bukan hanya simbol, tetapi langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Menteri Hukum dan HAM RI juga menyoroti tiga tujuan utama pencanangan Zona Integritas: peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel; penguatan akuntabilitas kinerja melalui integritas dan hasil nyata; serta pencegahan korupsi dengan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, komitmen Kemenkumham Kalteng dalam mewujudkan Zona Integritas WBK dan WBBM merupakan langkah progresif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Program ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.