LIVE

Kemenkumham Siap Dukung Revisi UU Minerba: Fokus Harmonisasi Hukum

Kemenkumham menyatakan kesiapannya membantu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Minerba yang diinisiasi DPR, dengan fokus pada harmonisasi hukum dan memastikan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

uu minerba
Kemenkumham menyatakan kesiapannya membantu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Minerba yang diinisiasi DPR, dengan fokus pada harmonisasi hukum dan memastikan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. (©© 2025 Antaranews)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) siap berpartisipasi dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang Minerba yang diusulkan DPR. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, Rabu lalu di Istana Kepresidenan Jakarta, sebelum menghadiri Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Kemenkumham akan fokus pada aspek harmonisasi hukum, memastikan revisi UU Minerba selaras dengan regulasi yang sudah ada.

Meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memimpin penyusunan DIM, Kemenkumham akan berperan penting dalam memastikan konsistensi hukum. Kolaborasi erat antara Kemenkumham dan ESDM diharapkan dapat menghasilkan revisi UU yang mendukung sektor energi dan sumber daya mineral, serta keberlanjutan industri pertambangan dan kepentingan masyarakat luas.

Menkumham berharap proses penyusunan DIM dapat meminimalisir masalah hukum di masa mendatang. Setiap pasal yang diusulkan harus sesuai norma hukum dan peraturan di Indonesia. Peran Kemenkumham, menurut Menteri Supratman, hanya membantu harmonisasi dan penyusunan DIM.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebagai usulan inisiatif DPR. Persetujuan ini dicapai setelah rapat maraton pada Senin, mulai pukul 10.47 hingga 23.14 WIB. Semua fraksi DPR menyetujui revisi UU Minerba untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah dan Komisi XII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

RUU Minerba yang baru ini mencakup beberapa poin penting, termasuk percepatan hilirisasi mineral dan batu bara demi swasembada energi. Selain itu, terdapat aturan baru tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, perguruan tinggi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan keterlibatan Kemenkumham, diharapkan revisi UU Minerba ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan, sekaligus menciptakan kerangka hukum yang jelas dan berkelanjutan untuk industri pertambangan di Indonesia. Proses ini menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk menghasilkan regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Revisi UU Minerba ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, memastikan keberlanjutan industri pertambangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan fokus pada harmonisasi hukum dan partisipasi berbagai pihak, diharapkan revisi UU ini dapat membawa dampak positif bagi Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh
Editor D.Dj. Kliwantoro
D
Reporter D.Dj. Kliwantoro
RUU Minerba: Perubahan Skema IUP, Batal Konsesi Kampus, dan Poin Penting Lainnya

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri ESDM menjelaskan poin-poin penting revisi UU Minerba, termasuk perubahan skema IUP, pembatalan konsesi kampus, dan pemberian izin kepada ormas keagamaan.

konten ai
PBNU Dukung Revisi UU Minerba: Sahkan Segera!

PBNU secara penuh mendukung revisi UU Minerba agar segera disahkan, demi payung hukum pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

UUMinerba
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

konten ai
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

konten ai
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
Kemdikbudristek Hormati Putusan Hukum: Kampus Tak Kelola Tambang Langsung

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghormati keputusan revisi UU Minerba yang melarang perguruan tinggi mengelola tambang langsung, alih-alih kampus akan menerima manfaat berupa dana riset dan beasiswa dari pihak

#planetantara
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

konten ai
UU Minerba: Dorongan untuk UKM Kuasai Sektor Pertambangan

Menteri UMKM dan ESDM jelaskan UU Minerba membuka peluang bagi UKM untuk mengelola tambang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, dengan syarat dan fokus pada UKM daerah.

#planetantara