Kemensos Gandeng Multipihak Entaskan Kemiskinan Ekstrem di 8 Desa Jateng

Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem di delapan desa di Jawa Tengah sebagai proyek percontohan.

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, telah menetapkan delapan desa di Jawa Tengah sebagai proyek percontohan. Inisiatif ini melibatkan kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga filantropi. Program ini diluncurkan sebagai respons terhadap tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah, yang menempati peringkat ketiga secara nasional.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa Jawa Tengah memiliki 923 desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Sebagai langkah awal, program ini akan fokus pada delapan desa terpilih. "Kita akan mulai melalui delapan desa. Bapak Presiden memerintahkan supaya kemiskinan ekstrem secara nasional maksimal tahun 2026 harus selesai," kata Wamensos Agus dalam keterangan tertulisnya.

Pemilihan Jawa Tengah sebagai lokasi pilot project didasarkan pada data yang menunjukkan tingginya angka kemiskinan di provinsi tersebut. Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Keberhasilan program ini bergantung pada metode graduasi keluarga penerima manfaat yang tepat dan efektif.

Delapan desa yang terpilih sebagai pilot project pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah adalah Desa Wlahar dan Larangan di Kabupaten Brebes; Desa Kepuhsari dan Manyara di Kabupaten Wonogiri; Desa Dumoro di Kabupaten Grobogan; dan Desa Purwosari di Salaman, Kabupaten Magelang. Selain itu, program ini juga akan mencakup Desa Gambuhan dan Pulosari di Kabupaten Pemalang; Desa Kalisalak di Kebasen, Kabupaten Banyumas; Desa Ngesrepbalong di Limbangan, Kabupaten Kendal; serta Desa Pesodongan di Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

Pemilihan desa-desa ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kemiskinan, potensi ekonomi lokal, dan ketersediaan sumber daya manusia. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat di desa-desa tersebut.

Kemensos menekankan pentingnya perumusan metode graduasi yang tepat agar bantuan sosial (bansos) dapat digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu strategi yang diusung adalah pembatasan pemberian bansos agar tidak melebihi 10 tahun, mengingat mayoritas penduduk miskin ekstrem masih berusia produktif.

Wamensos Agus Jabo Priyono menambahkan bahwa fokus utama program ini adalah pemberdayaan sosial, bukan hanya rehabilitasi sosial. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa akar masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia, khususnya di Jawa, adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui berbagai pelatihan dan pendampingan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, serta sektor swasta. Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa riset dan data yang akurat tentang profil kemiskinan di daerah tersebut. Dengan adanya contoh keberhasilan di Jawa Tengah, diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk menerapkan model serupa.

"Jateng jadi prioritas. Ikan pari ikan lele, mari kita graduasi Jateng le," kata Wamensos Agus, menekankan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Tengah dan menjadikan provinsi ini sebagai contoh bagi daerah lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat di delapan desa terpilih dan menjadi model bagi program pengentasan kemiskinan di daerah lain di Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara semua pihak yang terlibat dan penerapan metode graduasi yang tepat dan efektif.