Artikel ini ditulis oleh
Editor Didik Kusbiantoro
D
Reporter Didik Kusbiantoro
Menteri LHK Segel Reklamasi di Pal Jaya Bekasi: Ancaman Lingkungan dan Hukum

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel area reklamasi 2,5 hektare di Pal Jaya, Bekasi, karena diduga melanggar UU PPLH, menimbulkan kerusakan lingkungan, dan berpotensi pidana.

konten ai
Reklamasi Pal Jaya Bekasi Ilegal: Menteri LH Segel Area 2,5 Hektare

Menteri Lingkungan Hidup menyegel area reklamasi 2,5 hektare di Pal Jaya, Bekasi, karena dianggap ilegal dan melanggar UU Lingkungan Hidup, serta meminta penghentian aktivitas reklamasi tersebut.

konten ai
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi
Tegas! Menteri LH Tindak Reklamasi Ilegal di Bekasi

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan akan menindak tegas PT TRPN dan PT MAN terkait reklamasi ilegal di perairan Bekasi tanpa izin lingkungan, yang berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial.

konten ai
PT TRPN Terancam Sanksi KKP Soal Pagar Laut Ilegal di Bekasi

PT TRPN menghadapi sanksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut ilegal seluas lebih dari 76 hektare di perairan Bekasi, Jawa Barat, yang melanggar peraturan pemanfaatan ruang laut.

konten ai
PT TRPN Akui Pelanggaran Reklamasi di Bekasi, Bongkar Pagar Laut 3 Km

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pelanggaran reklamasi di perairan Bekasi dan akan membongkar pagar laut sepanjang 3 km setelah terbukti melanggar aturan pemanfaatan ruang laut.

Sumber Antara
PT TRPN Bongkar Pagar Laut Bekasi dalam Tiga Hari: Tuntaskan Reklamasi Ilegal

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) memulai pembongkaran pagar laut sepanjang 3,3 kilometer di Bekasi, ditargetkan selesai dalam tiga hari sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan pengawasan KKP.

Sumber Antara
KLH Koordinasikan Penanganan Reklamasi Pulau Pari: Kerusakan Mangrove dan Terumbu Karang

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan Pemda DKI Jakarta terkait kerusakan lingkungan di Pulau Pari akibat reklamasi yang merusak mangrove dan terumbu karang, termasuk penghitungan kerugian ekonomi dan so

mangrove
Pemkab Bengkayang Usul WPR untuk Pekerja Tambang Ilegal, Solusi Atasi PETI dan Kerusakan Lingkungan?

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi untuk pekerja tambang ilegal, guna mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan pengawasan.

#planetantara
Menteri LH Minta Perbaikan Pengelolaan TPS3R Rawa Badak yang Dikeluhkan Warga

Menteri Lingkungan Hidup meminta Pemkot Jakarta Utara memperbaiki pengelolaan TPS3R Rawa Badak setelah menerima keluhan warga terkait penumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang kumuh.

#planetantara
KLHK Pulihkan 12 Ribu Hektare Lahan Kritis di Kalimantan Timur

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merehabilitasi 12 ribu hektare lahan kritis di Kalimantan Timur pada 2025 untuk mendukung ketahanan pangan, energi, air, dan mengurangi bencana hidrometeorologi; Pertamina berkontribusi dengan menanam poh

ketahananpangan
Menteri KKP Curigai Pagar Laut untuk Reklamasi Ilegal di Tangerang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mencurigai adanya upaya reklamasi lahan ilegal di perairan Tangerang melalui pemasangan pagar laut dan menerbitkan sertifikat yang dinilai ilegal.

Tangerang