KKP dan WWF Jalin Kolaborasi Tekan Perdagangan Biota Laut Dilindungi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan WWF Indonesia resmi berkolaborasi untuk memberantas perdagangan ilegal biota laut yang dilindungi dan terancam punah, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas penegak hukum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi strategis untuk memberantas perdagangan ilegal biota laut dilindungi dan terancam punah. Kerja sama ini diumumkan pada Rabu di Jakarta, melibatkan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP dan WWF Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan angka perdagangan ilegal biota laut yang merugikan kelestarian ekosistem laut Indonesia.

Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyatakan bahwa bentuk kerja sama tidak hanya sebatas pertukaran data. Rencananya, kolaborasi akan mencakup penindakan bersama dengan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) dalam pengawasan kawasan konservasi dan sumber daya perikanan. Hal ini menandai langkah signifikan dalam upaya perlindungan biota laut Indonesia.

Lebih lanjut, Ipunk menekankan pentingnya kerja sama dalam menelusuri modus operandi perdagangan hewan dilindungi melalui e-commerce. Pemanfaatan open source intelligence menjadi kunci dalam upaya ini. Selain itu, Ipunk juga menyoroti beberapa prioritas Ditjen PSDKP yang perlu dipertimbangkan WWF, seperti peningkatan kapasitas dan sertifikasi aparat penegak hukum, program PSDKP Mengajar untuk siswa SD, dan peningkatan fungsi Command Center untuk pengawasan IUU fishing.

Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Indonesia, Imam Musthofa Zainudin, mengungkapkan beberapa rencana aksi yang telah dirumuskan dalam pertemuan bersama Ditjen PSDKP. Rencana aksi tersebut antara lain dukungan pemberantasan perdagangan biota laut terancam punah (Appendix CITES), dukungan pemberantasan IUU fishing dengan keterlibatan komunitas, masyarakat, dan pengusaha, serta penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Dukungan pemberantasan perdagangan biota laut yang terancam punah merupakan langkah krusial. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi spesies laut yang dilindungi. Keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam pemberantasan IUU fishing juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

Penguatan Pokmaswas menjadi bagian penting dalam pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan. Pokmaswas diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal dan memberikan informasi penting kepada pihak berwenang. Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui kolaborasi berbagai pihak dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Ekonomi Biru yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara KKP dan WWF Indonesia ini merupakan contoh nyata dari komitmen tersebut. Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya dari kedua pihak, diharapkan upaya perlindungan biota laut dan pemberantasan perdagangan ilegal dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas penegak hukum juga menjadi kunci keberhasilan program ini.

Kerja sama ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan melibatkan komunitas dan masyarakat, diharapkan upaya perlindungan biota laut dapat lebih luas dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, kolaborasi KKP dan WWF Indonesia dalam menekan perdagangan biota laut yang dilindungi merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut Indonesia dan mendukung keberlanjutan Ekonomi Biru. Komitmen bersama dan strategi yang terintegrasi diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam melindungi kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang.