KKP Dukung MIND ID Manfaatkan Ruang Laut, Tapi Harus Ikuti Aturan!

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung MIND ID untuk memanfaatkan ruang laut, tetapi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan dan zonasi untuk mencegah konflik dan kerusakan lingkungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan lampu hijau bagi MIND ID, holding BUMN pertambangan, untuk mengembangkan bisnisnya di laut. Namun, dukungan ini datang dengan syarat mutlak: kepatuhan penuh terhadap aturan perizinan dan zonasi. Hal ini ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, dalam acara sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bersama MIND ID di Jakarta, Selasa (18/2).

Doni menekankan bahwa KKP tidak membatasi siapa pun yang ingin memanfaatkan ruang laut, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, mendapatkan izin KKPRL merupakan syarat utama. "Terpenting dokumennya lengkap (KKPRL) dan proyeknya jelas, serta harus memperhatikan masyarakat sekitar," ujarnya. KKPRL sendiri merupakan izin dasar untuk kegiatan menetap di ruang laut, diterbitkan secara berjenjang dan komplementer berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai contoh kasus, Doni menyinggung kesalahan fatal sebuah perusahaan di Bekasi yang memanfaatkan ruang laut tanpa izin KKPRL dan di luar zonasinya. Akibatnya, perusahaan tersebut menerima sanksi berat berupa pembongkaran bangunan, denda administratif, dan pemulihan fungsi lingkungan. Hal ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya mematuhi aturan pemanfaatan ruang laut, termasuk memperhatikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana zonasi lainnya.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerja Sama Luar Negeri, Dyah Erowati, menambahkan bahwa rencana tata ruang merupakan kunci keberhasilan dalam mendorong ekonomi pesisir berkelanjutan. Rencana zonasi ini penting untuk mencegah konflik pemanfaatan sumber daya, degradasi lingkungan, dan ketidakpastian investasi. KKP telah menetapkan berbagai rencana zonasi, termasuk Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), untuk mengatur pemanfaatan ruang laut secara terpadu.

Plt. Direktur Penataan Ruang Laut KKP, Suharyanto, menegaskan bahwa izin KKPRL wajib di semua wilayah perairan, dari pedalaman hingga landas kontinen. Pemanfaatan ruang laut dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti biofarmakologi laut, wisata bahari, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, instalasi ketenagalistrikan, perhubungan, minyak dan gas bumi, pertambangan minerba, penelitian, pulau buatan, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. KKP juga akan melakukan pengawasan ketat melalui laporan tahunan dari pemegang KKPRL.

Direktur Keuangan MIND ID, Akhmad Fazri, mengakui pentingnya sosialisasi KKPRL dan menyatakan kesiapan perusahaannya untuk mematuhi aturan dalam memanfaatkan ruang laut. "Pertemuan ini memberikan pengetahuan menyeluruh sehingga pengurusan KKPRL oleh seluruh unit usaha MIND ID dapat sesuai ketentuan," katanya. MIND ID, yang membawahi perusahaan-perusahaan besar seperti Antam, Bukit Asam, Freeport, Inalum, PT Timah, dan Vale Indonesia, telah mendapatkan 47 dokumen KKPRL seluas hampir 9 ribu hektare dari KKP pada periode 2022-2025.

Kerja sama antara KKP dan MIND ID ini menandai langkah penting dalam pemanfaatan ruang laut untuk pengembangan ekonomi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen bersama untuk mematuhi aturan dan prinsip keberlanjutan. Transparansi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk mencegah konflik dan memastikan pemanfaatan ruang laut yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.