Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan peringatan tegas kepada pemegang KKPRL yang lalai dalam menyampaikan laporan tahunan, dengan ancaman sanksi administratif berupa denda hingga jutaan rupiah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan pelaku usaha agar mengantongi KKPRL untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai demi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan Pulau Kongsi sebagai Desa Perikanan Cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui program Smart Fisheries Village (SFV).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung MIND ID untuk memanfaatkan ruang laut, tetapi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan dan zonasi untuk mencegah konflik dan kerusakan lingkungan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan 298 KKPRL untuk mendukung percepatan produksi minyak dan gas (migas) nasional, hasil sinergi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk efisiensi perizinan dan investasi.