KKP Temukan Indikasi Alih Fungsi Mangrove di Pulau Pari: Investigasi Pembangunan Wisata

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan indikasi alih fungsi lahan mangrove di Pulau Pari akibat pembangunan pondok wisata, dan tengah menyelidiki dugaan pelanggaran izin lingkungan.

KKP Temukan Indikasi Alih Fungsi Mangrove di Pulau Pari

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan indikasi adanya alih fungsi lahan ekosistem mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Temuan ini muncul setelah tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) KKP melakukan peninjauan lapangan terkait pembangunan pondok wisata.

Peninjauan lapangan dilakukan untuk menilai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) oleh PT. CPS. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa pembangunan pondok wisata tersebut diduga menggunakan metode reklamasi dan belum mengantongi KKPRL. Lebih lanjut, pembangunan ini terindikasi menyebabkan alih fungsi ekosistem mangrove yang berharga.

Dugaan Pelanggaran dan Investigasi Lanjut

Selain pembangunan pondok wisata, KKP juga menemukan kegiatan pengerukan menggunakan alat berat (beckhoe) di area KKPRL yang sudah diterbitkan. Area pengerukan tersebut merupakan ekosistem mangrove dan padang lamun yang dinilai dalam kondisi baik. Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran.

Hasil penyelidikan lapangan atau Pulbaket ini akan dibahas bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP. Doni memastikan akan ada tindak lanjut atas temuan tersebut. Pihak KKP akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Respon Pemerintah Daerah dan Warga

Sebelumnya, warga Pulau Pari telah menyampaikan keluhan terkait pembangunan dermaga di Pulau Gugus Lempeng yang dianggap merusak lingkungan. Lurah Pulau Pari, Muhammad Adriansyah, menyatakan bahwa aspirasi warga tersebut langsung ditindaklanjuti dan pembangunan telah dihentikan sementara. Pembangunan dermaga dan resort ini juga dikeluhkan karena diduga tidak memiliki izin dan dilakukan secara diam-diam.

Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu, Nurliati, menambahkan bahwa kewenangan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) berada di KKP. Pihaknya terus memantau proyek tersebut dan menunggu bukti izin pembangunan.

Kesimpulan

Temuan KKP ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pembangunan di wilayah pesisir untuk melindungi ekosistem mangrove. Investigasi dan tindak lanjut yang cepat dari pihak berwenang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut dan melindungi kelestarian ekosistem Pulau Pari.