Komisi XII DPR Minta Pengelola KEK Lido Perbaiki Dokumen Lingkungan

Komisi XII DPR RI meminta pengelola KEK Lido, PT MNC Land Lido, untuk segera melengkapi dokumen lingkungan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.

#planetantara
Komisi XII DPR RI meminta pengelola KEK Lido, PT MNC Land Lido, untuk segera melengkapi dokumen lingkungan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelidiki dugaan pelanggaran. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 18 Februari 2024 - Polemik terkait dokumen lingkungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido kembali mencuat. Komisi XII DPR RI mendesak PT MNC Land Lido, pengelola KEK Lido, untuk segera melengkapi seluruh dokumen izin lingkungan dan melaporkan secara berkala sesuai aturan. Desakan ini muncul setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan dugaan pelanggaran terkait ketidaksesuaian dokumen pasca pergantian nama pengelola dari PT Lido Nirwana Parahyangan ke PT MNC Land Lido.

Dugaan Pelanggaran Dokumen Lingkungan KEK Lido

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan KLH dan PT MNC Land Lido, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyampaikan kesimpulan rapat. Kesimpulan tersebut menekankan pentingnya kepatuhan PT MNC Land Lido terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi XII juga mendesak Deputi Gakkum KLH dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.

Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH, Rizal Irawan, mengungkapkan temuan dugaan pelanggaran. Menurutnya, PT MNC Land Lido, yang mendapatkan status KEK berdasarkan PP 69/2021, tidak melakukan perubahan dokumen dan persetujuan lingkungan seusai pergantian nama. Perbedaan jumlah kegiatan dalam master plan tahun 2016 (11 kegiatan) dan 2021 (21 kegiatan) menjadi sorotan utama.

Penjelasan Pihak PT MNC Land Lido

Hary Tanoesoedibjo, pengusaha sekaligus pemilik MNC Group dan Direktur Utama PT MNC Land Lido, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa proses pengurusan Amdal dilakukan pada 2017 setelah pengambilalihan PT Lido Nirwana Parahyangan. Pergantian nama perusahaan menjadi PT MNC Land Lido terjadi beberapa bulan kemudian. Ia menegaskan bahwa pembangunan hotel yang sudah berdiri telah sesuai dengan Amdal yang dikeluarkan pada 2017 atas nama PT Lido Nirwana Parahyangan.

Hary Tanoesoedibjo menekankan bahwa pihak yang mengurus Amdal adalah sama, dan pihaknya memastikan semua dokumen yang diperlukan telah dipenuhi. Ia menyayangkan terjadinya kesimpangsiuran yang menurutnya bisa dihindari jika pergantian nama perusahaan dilakukan lebih awal.

Langkah Selanjutnya

Permasalahan ini menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dalam pengembangan KEK. Langkah selanjutnya dari KLH dan Komisi XII DPR RI akan menentukan bagaimana penyelesaian masalah ini. Apakah akan ada sanksi atau tindakan korektif lainnya, masih perlu dilihat perkembangannya. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya memperhatikan detail administrasi dan regulasi dalam proyek-proyek berskala besar.

Kejelasan dan kepastian hukum sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Proses penyelesaian masalah ini diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi proyek-proyek KEK lainnya agar selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ke depannya, pengawasan dan evaluasi dokumen lingkungan perlu diperketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
KLH dan DPR Periksa KEK Lido: Pembangunan Diduga Rusak Danau

KLH dan Komisi XII DPR melakukan inspeksi mendadak di KEK Lido, Bogor, terkait dugaan pelanggaran lingkungan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido; sanksi administratif mengancam pengembang.

Sumber Antara
KLH Temukan Pelanggaran Dokumen Lingkungan di KEK Lido, Jawa Barat

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan pelanggaran dokumen lingkungan dan dugaan aktivitas yang menyebabkan sedimentasi di KEK Lido, Jawa Barat, sehingga menjatuhkan sanksi administratif berupa pemasangan papan peringatan.

Sumber Antara
KLH Ancam Sanksi Hukum KEK Lido: Perbaikan Lingkungan atau Hadapi Pidana

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan sanksi administrasi kepada KEK Lido dan mengancam langkah hukum lebih lanjut, termasuk pidana dan perdata, jika rekomendasi perbaikan lingkungan tak dipenuhi dalam 90 hari.

Sumber Antara
DPR Usul Pelantikan Kepala Daerah Serentak Meski Ada Gugatan Pilkada

Anggota Komisi II DPR mengusulkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 tetap serentak, meskipun ada 296 daerah yang mengajukan gugatan ke MK, dengan pengecualian dua daerah yang menggelar Pilkada ulang.

Pilkada2024
DPR RI Tekankan Pengelolaan Sampah di Lampung Selatan

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mendesak Pemkab Lampung Selatan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Lubuk Kamal dan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Sumber Antara
DPR Dukung Penguatan Komnas Perempuan: Perjuangan Hapus Kekerasan terhadap Perempuan

DPR RI, khususnya Komisi XIII, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Komnas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendorong kemandirian lembaga tersebut.

#konten ai
KLH Hentikan Sementara Kegiatan di KEK Lido, Investigasi Dugaan Pelanggaran Lingkungan Berlanjut

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) menghentikan sementara kegiatan di KEK Lido, Jawa Barat, menyusul dugaan pelanggaran lingkungan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido dan perubahan luasan badan air, serta akan memanggil pihak pengelola.

Sumber Antara
KLH Segel Pembangunan KEK Lido Akibat Pelanggaran Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel proyek KEK Lido di Jawa Barat karena pelanggaran lingkungan, termasuk pengelolaan air hujan yang buruk dan pembukaan lahan yang menyebabkan pendangkalan Danau Lido.

Sumber Antara
Tanggapan MNC Land Lido atas Penyegelan KEK Lido: Bantah Pelanggaran dan Tegaskan Upaya Penanggulangan Sedimentasi

MNC Land Lido membantah tuduhan KLH terkait penyegelan KEK Lido, menyatakan telah berupaya mengatasi sedimentasi Danau Lido dan belum menerima peringatan tertulis sebelum penyegelan.

Sumber Antara
DPR Panggil Mendagri Terkait Penundaan Pelantikan Kepala Daerah

Komisi II DPR memanggil Mendagri Tito Karnavian untuk menjelaskan penundaan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang dinilai melanggar aturan dan dilakukan sepihak.

#konten ai
Luas Danau Lido Menyusut: KLH Selidiki Penyebabnya

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan penyusutan luas Danau Lido hingga 12,88 hektare dan tengah menyelidiki penyebabnya, apakah sedimentasi alami atau penimbunan sengaja.

Sumber Antara
KLH Selidiki Kerusakan Mangrove Pulau Pari: 40 Ribu Pohon Rusak!

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelidiki perusakan 40.000 pohon mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang diduga dilakukan oleh PT CPS, serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem laut.

KLH