Komnas Perempuan Desak MKD Periksa Pernyataan Kontroversial Ahmad Dhani

Komnas Perempuan meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memeriksa pernyataan Ahmad Dhani yang dinilai seksis dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dalam rapat Komisi X DPR RI.

Jakarta, 7 Maret 2024 - Pernyataan kontroversial Ahmad Dhani dalam rapat Komisi X DPR RI pada Rabu (5/3) menuai kecaman dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera memeriksa anggota DPR tersebut atas pernyataannya yang dianggap bernada seksis dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan naturalisasi pemain sepak bola, di mana Ahmad Dhani mengajukan usulan yang dinilai tidak sensitif dan merendahkan perempuan.

Anggota Komnas Perempuan, Dewi Kanti, menyatakan bahwa pernyataan Ahmad Dhani 'mendorong MKD untuk memeriksa kasus ini lebih lanjut'. Dewi menekankan bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dalam 4 Pilar Kebangsaan, dan menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan tugas pengawasan DPR RI terhadap pembinaan pesepakbola nasional. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan oleh MKD penting untuk memperkuat kewibawaan DPR RI dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Lebih lanjut, Dewi Kanti menjelaskan bahwa usulan Ahmad Dhani, yang disampaikan dengan alibi 'out of the box' dan nada bercanda, mengindikasikan pemahaman yang keliru tentang peran perempuan dan menunjukkan sikap yang tidak menghargai kesetaraan gender. Komnas Perempuan menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kekerasan simbolik yang dapat memperkuat stereotip negatif terhadap perempuan.

Maria Ulfah Anshor, anggota Komnas Perempuan lainnya, mengajukan usulan agar pimpinan DPR RI melakukan penguatan kapasitas anggota dewan dalam hal konstitusi, HAM, kesetaraan, dan keadilan. Hal ini bertujuan agar anggota DPR dapat menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan sesuai etika yang berlaku. Ulfah juga menekankan pentingnya peran partai politik, khususnya partai yang mengusung Ahmad Dhani, dalam memberikan pemahaman dan pengawasan kinerja anggota DPR yang diusungnya.

Ulfah menambahkan bahwa partai politik perlu memastikan pernyataan para anggotanya selaras dengan prinsip-prinsip HAM, nondiskriminasi, kesetaraan, dan keadilan gender. Pernyataan Ahmad Dhani yang kontroversial dinilai telah melanggar prinsip-prinsip tersebut dan memicu reaksi negatif dari berbagai pihak.

Komnas Perempuan berharap agar MKD dapat menindaklanjuti desakan ini dengan serius dan memberikan sanksi yang tegas jika terbukti adanya pelanggaran etika. Langkah ini penting untuk menjaga marwah DPR RI dan memastikan bahwa wakil rakyat menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan.

Dalam pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Dhani mengusulkan perluasan naturalisasi pemain sepak bola berusia di atas 40 tahun yang berstatus duda, dengan dinikahkan dengan perempuan Indonesia agar menghasilkan keturunan 'Indonesian born' yang dinilai memiliki kualitas sepak bola yang lebih baik. Ia bahkan menambahkan bahwa jika pemain tersebut beragama Islam, maka dapat dinikahkan dengan empat perempuan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Komisi X DPR RI yang membahas tentang peningkatan prestasi sepak bola nasional.

Pernyataan Ahmad Dhani tersebut menimbulkan kontroversi luas di masyarakat. Banyak pihak mengecam pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang tidak sensitif, seksis, dan merendahkan martabat perempuan. Pernyataan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan prinsip-prinsip HAM.

Komnas Perempuan menilai bahwa pernyataan tersebut bukan hanya masalah etika pribadi, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan norma-norma sosial. Pernyataan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional.

Komnas Perempuan berharap agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama bagi anggota DPR RI, untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di ruang publik. Pernyataan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan dampak negatif yang luas dan merugikan banyak pihak.

Ke depan, diharapkan agar setiap anggota DPR RI senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan gender, HAM, dan etika dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa DPR RI dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan akuntabel.