Kegigihan Komnas Perempuan dalam mengkampanyekan isu femisida sejak 2017 berbuah hasil; publik kini lebih familiar dengan istilah tersebut, ditandai meningkatnya permintaan informasi terkait femisida untuk berbagai keperluan.

Dewan Pers memperkuat perlindungan jurnalis dan media massa dari intimidasi dan kriminalisasi melalui kerja sama dengan kepolisian, LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Ombudsman Indonesia mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan guna mencegah penyiksaan dan melindungi hak asasi manusia.

Komnas Perempuan soroti budaya patriarki sebagai penghambat utama kesetaraan gender di Indonesia, mendesak pemerintah untuk aksi nyata dan implementasi kebijakan progresif.

Komnas Perempuan mencatat peningkatan pemahaman masyarakat akan kekerasan seksual pasca UU TPKS, namun kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat drastis di tahun 2024.

KPAI menilai tindakan Kapolres Ngada non-aktif yang diduga membuat konten eksploitasi seksual anak untuk situs porno luar negeri merupakan bentuk baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Komnas Perempuan mengajak masyarakat Indonesia mendukung Pundi Perempuan agar pendampingan korban kekerasan seksual dapat terus berjalan, terutama dengan adanya tantangan keterbatasan sumber daya.

Komnas Perempuan melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024, mencapai 445.502 kasus, atau naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Komnas Perempuan meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memeriksa pernyataan Ahmad Dhani yang dinilai seksis dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dalam rapat Komisi X DPR RI.

Komnas Perempuan menilai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelarangan sunat perempuan masih rendah, dengan 66 persen masyarakat masih mempraktikkannya dan 60 persen mengaku tidak mengetahui aturan tersebut.