Komnas Perempuan mengusulkan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) independen untuk investigasi dugaan eksploitasi eks pemain sirkus OCI yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pelanggaran HAM.

Peringatan Hari Kartini menjadi momentum refleksi atas masih rentannya perempuan di ruang publik, termasuk fasilitas kesehatan, di mana kasus kekerasan seksual oleh tenaga medis tengah menjadi sorotan.

Komnas Perempuan mengecam keras kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen di Bandung, Jawa Barat, dengan dua korban baru yang muncul menambah keprihatinan.

Komnas Perempuan periode 2020-2025 menunjukkan kepemimpinan dalam pemberdayaan ekosistem untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ditandai dengan peningkatan akses informasi publik dan implementasi rekomendasi kebijakan.

Komnas Perempuan berhasil mendorong lebih banyak korban kekerasan untuk melapor, namun jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan data riil kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kegigihan Komnas Perempuan dalam mengkampanyekan isu femisida sejak 2017 berbuah hasil; publik kini lebih familiar dengan istilah tersebut, ditandai meningkatnya permintaan informasi terkait femisida untuk berbagai keperluan.

Dewan Pers memperkuat perlindungan jurnalis dan media massa dari intimidasi dan kriminalisasi melalui kerja sama dengan kepolisian, LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Ombudsman Indonesia mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan guna mencegah penyiksaan dan melindungi hak asasi manusia.

Komnas Perempuan soroti budaya patriarki sebagai penghambat utama kesetaraan gender di Indonesia, mendesak pemerintah untuk aksi nyata dan implementasi kebijakan progresif.

Komnas Perempuan mencatat peningkatan pemahaman masyarakat akan kekerasan seksual pasca UU TPKS, namun kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat drastis di tahun 2024.