Konflik Kepentingan dalam Studi Vape: Sorotan Publik dan Ahli

Lembaga masyarakat sipil dan organisasi kesehatan mempertanyakan objektivitas studi tentang vape yang didanai industri tembakau, karena dinilai bias dan mengabaikan dampak jangka panjang bagi kesehatan.

Jakarta, 11 Februari 2024 - Sejumlah lembaga masyarakat sipil dan organisasi profesi kesehatan di Indonesia menyoroti munculnya penelitian dan laporan soal rokok elektronik (vape) yang diduga sarat kepentingan. Diduga kuat, pendanaan dari industri tembakau menjadi akar masalah, yang secara sistematis membangun narasi keamanan produk mereka.

Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Mouhamad Bigwanto, mengungkapkan keprihatinannya. Salah satu contoh yang ia soroti adalah laporan 'Lives Saved Report: Saving 4.6 Million Lives in Indonesia', yang diterbitkan oleh Health Diplomats. Lembaga konsultan ini diketahui menerima dana dari British American Tobacco (BAT). Lebih lanjut, laporan tersebut melibatkan akademisi dari Universitas Padjadjaran, Amaliya dan Ronny Lesmana, yang memiliki rekam jejak kerja sama dengan industri tembakau melalui Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHAR) dan Foundation for a Smoke-Free World (FSFW) – lembaga yang didanai oleh Philip Morris International (PMI).

Bigwanto juga menyoroti beberapa studi lain. Studi 'Effectiveness and Safety Profile of Alternative Tobacco and Nicotine Products for Smoking Reduction and Cessation', misalnya, mengevaluasi efektivitas produk tembakau dan nikotin alternatif dalam membantu perokok berhenti. Kemudian ada tinjauan 'Gingival Inflammatory Response in Tobacco Smokers Compared to Vapers' yang membandingkan respons inflamasi gusi antara perokok tembakau dan pengguna vape. Kedua studi ini dinilai hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tanpa analisis menyeluruh dampak jangka panjangnya. "Penelitian ini cenderung mengabaikan dampak negatif yang lebih luas terhadap organ tubuh lainnya," tegas Bigwanto, mengingatkan pentingnya objektivitas dan keseimbangan dalam penyajian temuan.

Berbagai penelitian independen telah menunjukkan bahwa vape tidak bebas risiko. Bigwanto menyebutkan paparan zat kimia berbahaya seperti nikotin, formaldehida, dan logam berat sebagai ancaman serius. Zat-zat ini berpotensi merusak sistem pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, konsumsi nikotin yang merusak otak bagian depan pada anak juga menjadi perhatian utama. Bahkan, tingkat keberhasilan berhenti merokok menggunakan vape sebagai alternatif masih dipertanyakan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa rokok elektronik tetap mengandung zat berbahaya, termasuk nikotin, dan tidak direkomendasikan sebagai alat bantu berhenti merokok. WHO juga menekankan potensi vape sebagai pintu gerbang bagi pengguna untuk beralih ke rokok konvensional.

Sekretaris Jenderal Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Tari Tritarayati, menambahkan bahwa dampak kesehatan rokok elektronik masih belum sepenuhnya diketahui, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya regulasi ketat untuk mencegah promosi produk ini secara bebas. "Alih-alih mengambil keuntungan finansial dari situasi ketidakpastian, negara mengutamakan perlindungan warga, terutama generasi mudanya, dengan menjunjung prinsip kehati-hatian," ujar Tari, menyinggung kebijakan larangan total yang diterapkan di banyak negara.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra. Ia menyebutkan sedikitnya 39 negara telah menerapkan larangan total terhadap rokok elektronik, sementara Indonesia masih memiliki regulasi yang lebih longgar. "Rokok elektronik bukan solusi bagi perokok, melainkan ancaman baru bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan industri dan tetap berorientasi pada kesehatan masyarakat," tegas Hermawan.

Kesimpulannya, persoalan konflik kepentingan dalam penelitian tentang vape perlu menjadi perhatian serius. Transparansi pendanaan dan metodologi penelitian yang ketat sangat penting untuk memastikan objektivitas dan keakuratan informasi yang disebarluaskan kepada publik. Perlindungan kesehatan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan ekonomi semata.