Korban EDCCash Minta Kejaksaan Akhiri Proses Hukum, Fokus Pengembalian Dana

Para korban investasi bodong EDCCash meminta Kejaksaan Agung menghentikan upaya hukum lanjutan pasca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, demi percepatan pengembalian dana.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Kasus investasi bodong EDCCash memasuki babak baru. Para korban, yang telah mengalami kerugian lebih dari Rp600 miliar, kini mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak melanjutkan upaya hukum lebih lanjut. Permintaan ini muncul setelah Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan banding para terdakwa. Fokus para korban kini tertuju pada pengembalian dana yang telah mereka investasikan.

Mulyana, Ketua Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama yang mewakili 500 korban, menyatakan, "Kami berharap Kejaksaan tidak lagi mengajukan upaya hukum. Kami sudah merasa putusan di pengadilan tinggi telah adil." Menurutnya, rasa keadilan bagi para korban telah terpenuhi dengan putusan tersebut. Prioritas utama saat ini adalah proses hukum yang cepat selesai dan aset para terdakwa segera dijual untuk pengembalian dana, meskipun tidak sepenuhnya.

Mulyana menambahkan, "Kalau kami para korban ingin cepat selesai. Dan aset terdakwa bisa segera dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai ketetapan." Kelelahan yang dialami para korban setelah bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan keadilan menjadi alasan utama di balik permintaan ini. Mereka menginginkan proses hukum segera inkrah agar dana mereka dapat segera dikembalikan.

Kuasa hukum para korban, Mylanie Lubis, menyampaikan hal senada. Ia menyatakan bahwa para korban telah merasa mendapatkan rasa keadilan dan telah berdamai dengan para terdakwa. Para terdakwa telah mengakui kesalahan mereka dan bersedia menjual seluruh aset untuk mengembalikan kerugian para korban. Mylanie berharap Jaksa Agung menghentikan upaya hukum kasasi agar proses pengembalian dana dapat segera dilakukan.

"Semoga Jaksa menyudahi sampai di sini supaya tidak ada upaya hukum kasasi. Karena kami sudah puas dengan putusan dari pengadilan tinggi. Segera selesaikan supaya kerugian bisa dikembalikan," ujar Mylanie.

Kasus EDCCash bermula pada tahun 2021, ketika Bareskrim Polri menangkap enam tersangka terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang melalui aplikasi kripto EDCCash. Aplikasi ini sebelumnya masuk dalam daftar investasi ilegal atau bodong. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri saat itu, Kombes Pol Ahmad Ramadhan, menyatakan, "Sampai saat ini ada enam tersangka yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri." Salah satu tersangka yang diamankan adalah CEO platform aset kripto E-Dinar Coin (EDC) Cash.

Proses penyidikan termasuk penggeledahan dan penyitaan aset para tersangka, antara lain kendaraan roda empat, uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, serta barang mewah lainnya. Langkah-langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan kerugian para korban.

Permintaan para korban EDCCash kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan upaya hukum lebih lanjut menandakan keinginan kuat mereka untuk segera mendapatkan kembali dana investasi mereka. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, fokus mereka kini sepenuhnya tertuju pada pengembalian kerugian dan penutupan kasus ini.