KPPPA Bagikan Praktik Baik Peningkatan Akses Digital Perempuan di CSW69

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berbagi praktik baik peningkatan akses digital perempuan di Komisi Status Perempuan ke-69 (CSW69) PBB, mengatasi kesenjangan gender dalam ekonomi digital.

Jakarta, 16 Maret 2024 (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) baru-baru ini memaparkan sejumlah praktik baik dalam upaya peningkatan akses digital bagi perempuan di dunia internasional. Paparan tersebut disampaikan dalam Side Event of the 69th Commission on the Status of Women (CSW 69) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender yang masih signifikan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menjelaskan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sektor ekonomi. Untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif, Indonesia gencar memberdayakan perempuan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mendorong kemandirian ekonomi mereka. Namun, kesenjangan gender dalam akses digital menjadi penghambat utama. "Saat ini perempuan masih menghadapi tantangan di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, Indonesia mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan sektor UMKM dan mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi. Namun demikian, kesenjangan gender dalam akses digital masih menjadi tantangan," ujar Amurwani.

Akses digital bagi UMKM yang dikelola perempuan, menurut Amurwani, menjadi kunci pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan agar UMKM perempuan semakin berkembang dan mandiri secara ekonomi. KPPPA aktif berupaya mengatasi hal ini melalui berbagai strategi dan program inovatif.

Indonesia telah berupaya meningkatkan akses digital perempuan melalui berbagai program strategis. Salah satu upaya tersebut adalah Rencana Aksi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital. Rencana aksi ini secara khusus menargetkan peningkatan akses dan literasi digital bagi perempuan di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pada tahun 2022, KPPPA juga menerbitkan Pedoman Transformasi Digital Perempuan sebagai panduan pengembangan digital yang spesifik untuk perempuan.

KPPPA juga aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas perempuan dalam memanfaatkan teknologi digital. Sebagai contoh, di Semarang, terdapat kemitraan dengan UN Women dan Gojek yang telah berhasil melatih 50 wirausaha perempuan untuk meningkatkan akses pasar mereka melalui platform digital. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen bisnis online hingga strategi pemasaran digital.

Program lain yang tengah dikembangkan adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk periode 2024-2029. Program berbasis masyarakat ini bertujuan untuk mendukung wirausaha perempuan, terutama di daerah perdesaan. RBI akan menyediakan ruang untuk berdiskusi, bimbingan, pelatihan, dan akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Amurwani mengakui bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan yang signifikan. Namun, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengembangkan inisiatif dan kemitraan guna memberdayakan wirausaha perempuan, mendorong pertumbuhan mereka dalam ekonomi digital, dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. "Meskipun kesenjangan digital masih menjadi tantangan, Indonesia secara aktif mengembangkan inisiasi dan kemitraan untuk memberdayakan wirausaha perempuan, mendorong pertumbuhan mereka dalam ekonomi digital, dan meningkatkan kontribusi mereka secara keseluruhan terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Amurwani.

Keberhasilan program-program ini diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam ekonomi digital, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi kesenjangan digital dan memberdayakan perempuan Indonesia.