KSAL Dukung Penuh Pembentukan Coast Guard di Indonesia

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mendukung penuh pembentukan Coast Guard di Indonesia untuk menjaga keamanan laut dan penegakan hukum maritim.

Jakarta, 28 April 2024 - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, menyatakan dukungan penuhnya terhadap pembentukan coast guard di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya lembaga ini, seperti yang telah diadopsi oleh banyak negara maju, untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Hal ini disampaikan dalam rapat KSAL dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin lalu.

KSAL menjelaskan bahwa negara-negara maju umumnya memiliki coast guard yang terpisah dari angkatan laut (navy). Meskipun model coast guard berbeda-beda di setiap negara, keberadaannya dinilai krusial. "Bagaimana fungsi dan tupoksinya, serta pembagian kewenangannya, perlu dirumuskan agar tidak terjadi tumpang tindih," ujar Laksamana Ali.

Sebagai contoh, KSAL menyinggung sistem coast guard di Australia, yang dikenal sebagai maritime border coast protection. Sistem ini melibatkan kerja sama dengan militer, bahkan dipimpin oleh angkatan laut, menunjukkan efektivitas model gabungan. "Komandannya tetap angkatan laut, gabungan. Dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga," tambahnya.

Laksamana Ali juga menjelaskan kerja sama TNI AL dengan Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menjaga keamanan laut di wilayah perbatasan. Kerja sama ini difokuskan pada pencegahan pelanggaran perbatasan dan penanganan aktivitas ilegal di laut.

Salah satu contoh kerja sama yang telah terjalin adalah penanganan nelayan yang memasuki wilayah perairan masing-masing. "Kita dulu sempat buat perjanjian hanya diusir saja, tidak boleh ditangkap kalau di grey area, tapi kalau dia masuk teritorial boleh ditangkap. Sampai seperti itu pembahasannya, artinya kerja samanya cukup baik," jelas KSAL.

Kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan tersebut. Koordinasi dan kolaborasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan laut.

Komisi I DPR RI turut menyoroti pentingnya pembentukan coast guard di Indonesia. Lembaga ini, menurut Komisi I, akan memiliki otoritas tertinggi dalam menjaga keamanan laut dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan dukungan kuat dari legislatif terhadap rencana pembentukan coast guard.

Pembentukan coast guard diharapkan dapat memperkuat keamanan maritim Indonesia, melindungi sumber daya laut, dan mencegah berbagai aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan penegakan hukum di laut dapat lebih efektif dan terintegrasi.

Ke depannya, perumusan fungsi, tugas, dan wewenang coast guard yang jelas dan terukur akan menjadi kunci keberhasilan pembentukan lembaga ini. Koordinasi antar lembaga terkait juga sangat penting untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas operasional.

Dengan dukungan dari KSAL dan Komisi I DPR RI, pembentukan coast guard di Indonesia diharapkan dapat segera terwujud dan berkontribusi pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan maritim Indonesia.