LIVE

Lahan Peremajaan Sawit Mukomuko Dijamin Bebas Kawasan Hutan

Dinas Pertanian Mukomuko memastikan lahan peremajaan sawit seluas 906 hektare bebas dari kawasan hutan, sesuai syarat BPDPKS dan untuk menghindari masalah hukum.

mukomuko
Dinas Pertanian Mukomuko memastikan lahan peremajaan sawit seluas 906 hektare bebas dari kawasan hutan, sesuai syarat BPDPKS dan untuk menghindari masalah hukum. (©© 2025 Antaranews)

Mukomuko, 18 Januari 2024 - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, memastikan seluruh lahan peremajaan kelapa sawit rakyat telah bebas dari kawasan hutan. Hal ini disampaikan oleh Analis Pasar Harga Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Muhamad Asri, menanggapi program peremajaan sawit yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Asri menjelaskan, semua lahan yang menerima program peremajaan sawit telah dilengkapi surat keterangan bebas kawasan hutan dari instansi terkait di Lampung. Ketersediaan dokumen ini menjadi syarat mutlak dalam program peremajaan sawit rakyat yang dicanangkan pemerintah. Pernyataan ini menjawab kekhawatiran akan potensi konflik lahan di masa mendatang.

Pada tahun 2024, program peremajaan sawit di Mukomuko menargetkan 1.000 hektare lahan sawit rakyat tidak produktif. Hingga saat ini, realisasi program tersebut telah mencapai 906 hektare. Angka ini terdiri dari lahan yang telah selesai diremajakan dan lahan yang masih dalam proses di tingkat provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Salah satu persyaratan penting untuk mendapatkan program peremajaan sawit adalah surat keterangan bebas kawasan hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Selain itu, lahan yang diusulkan juga tidak boleh berada dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Asri mengungkapkan adanya usulan peremajaan sawit di lahan kawasan hutan sebelumnya. Namun, usulan tersebut dibatalkan untuk menghindari potensi masalah hukum. Kini, proses pengajuan program peremajaan sawit mengikuti aturan yang berlaku, meliputi persyaratan dari DLHK dan BPN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko konsisten menargetkan peremajaan 1.000 hektare lahan sawit tidak produktif setiap tahunnya melalui pendanaan BPDPKS. Target ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat dan kesejahteraan petani. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk persyaratan bebas kawasan hutan.

Dengan memastikan lahan bebas dari kawasan hutan, pemerintah daerah berupaya meminimalisir risiko konflik dan memastikan keberlanjutan program peremajaan sawit. Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci keberhasilan program ini demi kemajuan sektor perkebunan di Kabupaten Mukomuko.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Agus Salim
A
Reporter Agus Salim
KPH Mukomuko Bantu Polisi Selidiki Perambahan Hutan Skala Besar

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko, Bengkulu, membantu polisi menyelidiki perambahan hutan untuk perkebunan sawit, meskipun belum ada laporan resmi terkait pelaku dan luas lahan yang dirambah.

#planetantara
Mukomuko Larang Alih Fungsi Sawah Jadi Kebun Sawit

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, gencar mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit dengan sosialisasi, pendekatan langsung, dan ancaman sanksi hukum sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2009.

Sumber Antara
Tindak Tegas Perambah Hutan Mukomuko: Desakan Penegakan Hukum

Pengamat hukum meminta pemerintah Mukomuko bertindak tegas terhadap perambahan hutan ilegal yang telah merusak 80% kawasan hutan produksi dan merugikan negara secara multidimensi.

Sumber Antara
Tindak Tegas Perambah Hutan Mukomuko: Desakan Penegakan Hukum

Pengamat hukum meminta pemerintah Mukomuko bertindak tegas terhadap perambahan hutan ilegal yang telah merusak 80% kawasan hutan produksi dan merugikan negara secara multidimensi.

Sumber Antara
Polisi Dikerahkan Cegah Alih Fungsi Sawah di Mukomuko

Dinas Pertanian Mukomuko berkolaborasi dengan kepolisian untuk mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit, guna melindungi 4.675 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sumber Antara
Satgas Penertiban Hutan Baru: Pedoman Pasal 33 UUD

Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang baru dibentuk, dipimpin oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, akan berpedoman pada Pasal 33 UUD untuk menertibkan kawasan hutan dan memaksimalkan fungsi lahan.

konten ai
Kemenhut Cabut 18 Izin Pemanfaatan Hutan: 526.144 Hektare Kembali Jadi Kawasan Negara

Kementerian Kehutanan mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.144 hektare di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mengembalikan lahan tersebut ke negara.

#planetantara
Sawah di Mukomuko Terancam Beralih Fungsi Jadi Perkebunan Sawit

Sekitar 70 hektare sawah di Desa Penarik, Mukomuko, Bengkulu terancam alih fungsi menjadi perkebunan sawit akibat kerusakan sistem irigasi yang belum diperbaiki.

Sumber Antara
Harimau Keluar Hutan di Mukomuko: Kehabisan Mangsa Akibat ASF?

Di Mukomuko, Bengkulu, serangan harimau terhadap manusia dan ternak diduga disebabkan oleh kelangkaan mangsa akibat merebaknya penyakit ASF pada babi hutan, yang diperparah oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

harimau
Petugas KPH Mukomuko Diminta Laporkan Kerusakan Hutan Akibat Perambahan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko meminta petugasnya segera melaporkan kerusakan hutan akibat perambahan dan pihak-pihak yang terlibat, kendati terkendala komunikasi di lapangan.

#planetantara
Petani Mukomuko Patungan Perbaiki Irigasi Jebol Akibat Banjir

Petani di Desa Penarik, Mukomuko, Bengkulu, patungan memperbaiki bendungan irigasi yang jebol akibat banjir, karena usulan perbaikan belum ditanggapi pemerintah dan khawatir lahan pertanian beralih fungsi ke sawit.

konten ai
Bangka Tengah Wajibkan IUP untuk Petani Sawit Lahan 25 Hektare ke Atas

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mewajibkan petani sawit dengan lahan 25 hektare atau lebih untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) guna memastikan pengelolaan perkebunan yang baik dan berkelanjutan, sesuai Permentan Nomor 21/2017.

IUP
MK Tolak Sengketa Pilkada Papua Pegunungan: Selisih Suara Terlalu Tinggi

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa hasil Pilkada Papua Pegunungan 2024 dari pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol karena selisih suara yang signifikan dan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum.

#planetantara