Lahan Tambang Tumpang Tindih Dikembalikan Negara: UU Minerba Baru Berlaku

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, umumkan pencabutan IUP tumpang tindih dan pengembalian lahan tambang ke negara, sesuai UU Minerba revisi yang telah disahkan DPR.

#planetantara
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, umumkan pencabutan IUP tumpang tindih dan pengembalian lahan tambang ke negara, sesuai UU Minerba revisi yang telah disahkan DPR. (©© 2025 Antaranews)

JAKARTA, 18 Februari 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kebijakan tegas terkait lahan tambang yang tumpang tindih. Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang tumpang tindih akan dicabut, dan lahan tersebut akan dikembalikan ke negara. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Bahlil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Kepastian Hukum dan Pengelolaan SDA

Bahlil menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. "Pengembalian lahan yang tumpang tindih sebagian atau seluruh WIUP-nya kepada negara ini untuk membuat kepastian hukum bagi IUP yang sampai dengan hari ini tidak jelas," tegasnya. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 171B ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang baru saja disahkan. Pasal tersebut secara jelas menyatakan pencabutan IUP yang tumpang tindih dan pengembaliannya ke negara.

Tumpang tindih yang dimaksud meliputi berbagai skenario, termasuk tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain (pemerintah pusat atau daerah), tumpang tindih WIUP dengan IUP yang masih berlaku, dan tumpang tindih IUP dengan IUP lain (pemerintah pusat atau daerah) untuk komoditas yang sama. Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini selaras dengan semangat UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara, bukan oleh oknum perusahaan tertentu.

Tata Kelola Pertambangan yang Lebih Baik

Pengembalian lahan tambang yang tumpang tindih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali perizinan pertambangan di Indonesia. Dengan adanya undang-undang baru ini, diharapkan akan tercipta kepastian dalam pengelolaan sumber daya alam. "Karena kita tahu bersama bahwa sejatinya, seluruh sumber daya alam ini milik negara," ujar Menteri Bahlil.

Perubahan Skema IUP dan WIUP

RUU Minerba yang baru disahkan juga memuat perubahan signifikan dalam skema pemberian IUP dan WIUP. Meskipun lelang tetap menjadi mekanisme utama, tambahan skema prioritas diberikan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya alam. Skema prioritas ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beberapa poin penting lainnya dalam revisi UU Minerba termasuk pembatalan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Sebaliknya, WIUP akan diberikan kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam UU yang baru, sebuah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

Kesimpulan

Pengesahan UU Minerba revisi menandai langkah signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pengembalian lahan tambang yang tumpang tindih kepada negara, serta perubahan skema IUP dan WIUP, diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Langkah ini juga menegaskan kembali kedaulatan negara atas kekayaan alamnya.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Kontroversi Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Masalah Baru di Sektor Minerba?

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang, mempertanyakan rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan lebih baiknya pemerintah memberikan bantuan dana langsung.

pendidikan tinggi
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi
Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

DPR RI
RUU Minerba: Kampus Jadi Penerima Manfaat, Bukan Pemegang IUP

Revisi RUU Minerba mengatur perguruan tinggi sebagai penerima manfaat, bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta memprioritaskan ormas keagamaan, UKM, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang.

#konten ai
DPR Sepakati Revisi 13 Pasal UU Minerba: Fokus pada Kelayakan dan Kemitraan

Panitia Kerja RUU Minerba menyepakati revisi 13 pasal UU Minerba No.4/2009, meliputi perbaikan pasal terkait putusan MK, perizinan berusaha, reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.

#konten ai
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
PBNU Dukung Revisi UU Minerba: Sahkan Segera!

PBNU secara penuh mendukung revisi UU Minerba agar segera disahkan, demi payung hukum pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

UUMinerba
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

#konten ai
RUU Minerba: Perubahan Skema IUP, Batal Konsesi Kampus, dan Poin Penting Lainnya

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri ESDM menjelaskan poin-poin penting revisi UU Minerba, termasuk perubahan skema IUP, pembatalan konsesi kampus, dan pemberian izin kepada ormas keagamaan.

#konten ai
RUU Minerba Disetujui, Siap Menuju Paripurna DPR

Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba untuk dibahas di Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/2), dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat dan revisi putusan MK.

#konten ai
Larangan Pindahtangan IUP Tambang untuk UKM: Dorong Lahirnya Pengusaha Baru

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan larangan pindahtangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk UKM guna mendorong lahirnya pengusaha baru di daerah dan mencegah praktik jual beli izin.

#planetantara
DPR Bahas Tim Pengawas dan Revisi UU Minerba

DPR menggelar rapat paripurna membahas pembentukan tim pengawas perlindungan pekerja migran dan penanggulangan bencana, serta revisi Undang-Undang Minerba, memastikan kuorum terpenuhi.

DPR