Makassar Gandeng OJK, Reaktivasi BPR Kota Makassar Menuju Penguatan Ekonomi Daerah

Pemkot Makassar berkolaborasi dengan OJK Sulselbar untuk mengkaji dan mengaktifkan kembali BPR Kota Makassar guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah berupaya menghidupkan kembali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Makassar. Langkah ini diambil dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengkaji potensi dan persyaratan pengaktifan kembali BPR tersebut, demi memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan masyarakat Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung upaya ini.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh potensi besar BPR dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Wali Kota Munafri Arifuddin telah mengunjungi OJK untuk berdiskusi mengenai potensi pengembangan BPR Kota Makassar. Beliau menanyakan langsung kepada OJK mengenai potensi pertumbuhan BPR tersebut, "Apakah potensi ini masih bisa tumbuh atau seperti apa," ujarnya. Kunjungan tersebut menghasilkan penjelasan rinci mengenai potensi pengembangan BPR dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengaktifan kembali.

Pemkot Makassar menyadari bahwa reaktivasi BPR bukan sekadar langkah teknis, melainkan membutuhkan strategi yang matang dan pendampingan yang tepat. Oleh karena itu, Pemkot Makassar secara aktif meminta pendampingan dari OJK dalam proses reaktivasi ini. Pendampingan dari OJK dianggap krusial untuk memastikan BPR dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Makassar. Wali Kota Munafri Arifuddin menegaskan, "Kami menyampaikan kepada teman-teman di OJK, kalau kami itu sangat butuh pendampingan untuk kembali mengaktivasi BPR ini. Mudah-mudahan teman-teman dari OJK bisa membimbing sehingga Makassar kembali punya bank perkreditan rakyat."

Kepala OJK Provinsi Sulselbar, Mochammad Muchlasin, menyambut baik inisiatif Pemkot Makassar. Ia melihat langkah ini sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Sebagai pemegang saham dari BPR Kota Makassar, memang kami mengharapkan ada visi dan misi yang jelas tentang apa yang akan dikembangkan ke depan bagi kesejahteraan masyarakat Makassar," jelas Muchlasin. Pernyataan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan visi yang jelas dalam mengelola BPR setelah reaktivasi.

Pengaktifan kembali BPR Kota Makassar bukan tanpa tantangan. Pemkot Makassar harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh OJK agar BPR dapat beroperasi secara legal dan bertanggung jawab. Persyaratan ini kemungkinan mencakup aspek permodalan, manajemen, dan tata kelola yang baik. Pemenuhan persyaratan ini akan menjadi kunci keberhasilan reaktivasi BPR.

Selain itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan BPR dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. BPR harus mampu menawarkan produk dan layanan yang menarik dan kompetitif bagi masyarakat Makassar. Hal ini membutuhkan analisis pasar yang mendalam dan inovasi dalam produk dan layanan perbankan.

Keberhasilan reaktivasi BPR Kota Makassar akan bergantung pada sinergi yang kuat antara Pemkot Makassar dan OJK. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa proses reaktivasi berjalan lancar dan BPR dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Makassar.

Peran OJK sebagai pendamping sangat penting dalam proses reaktivasi BPR. OJK akan memberikan bimbingan teknis dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan BPR beroperasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan bisnis, manajemen risiko, hingga pengawasan operasional.

Dengan pendampingan OJK, diharapkan BPR Kota Makassar dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Keberadaan BPR yang sehat dan terpercaya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

OJK juga akan berperan dalam memastikan BPR menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, reaktivasi BPR Kota Makassar diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Makassar.

Kesimpulannya, kolaborasi antara Pemkot Makassar dan OJK dalam mengkaji dan mengaktifkan kembali BPR Kota Makassar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dengan pendampingan yang intensif dari OJK dan komitmen Pemkot Makassar, diharapkan BPR dapat kembali beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.