Mantan Anggota DPRD Indramayu Pulang Setelah Terjerat TPPO di Myanmar
Robi'in, mantan anggota DPRD Indramayu, berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar bersama 45 WNI lainnya.
Mantan anggota DPRD Indramayu, Robi'in, telah kembali ke tanah air setelah menjadi korban perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. Ia dipulangkan bersama 45 warga negara Indonesia (WNI) lainnya pada Jumat dini hari, 12 Februari 2024, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepulangan mereka merupakan hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (K2PMI), dan Kementerian Sosial.
Kedatangan Robi'in disambut haru oleh sang ayah. "Doa mama dikabulkan," ungkap Robi'in, menggambarkan perasaan lega dan syukur atas kepulangannya. Selama berada di Myawaddy, Myanmar, ia dan rekan-rekannya dipaksa terlibat dalam penipuan judi daring, jauh berbeda dari tawaran pekerjaan yang mereka temukan di media sosial.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan mantan anggota legislatif. Hal ini semakin menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap modus-modus TPPO yang semakin canggih dan memanfaatkan berbagai platform, termasuk media sosial.
Pulangkan 46 WNI Korban TPPO dari Myanmar
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, membenarkan kepulangan 46 WNI dari Myanmar, termasuk Robi'in. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. "Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terbuai atau tertipu oleh tawaran bekerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi, namun tidak meminta kualifikasi khusus, berangkat tanpa visa kerja, dan tanpa kontrak kerja," tegas Judha.
Kemlu menegaskan bahwa proses pemulangan para korban TPPO ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Pemerintah terus berupaya aktif dalam mencegah dan menangani kasus TPPO, termasuk dengan meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat penegakan hukum.
Direktur Jenderal Pelindungan P2MI, Rinardi, menambahkan bahwa kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Ia mengingatkan agar masyarakat lebih waspada terhadap iming-iming pekerjaan mudah melalui media sosial tanpa persyaratan dan dokumen lengkap. "Apalagi sekarang ini marak rayuan melalui media sosial, yang seolah-olah memberikan janji-janji untuk bekerja mudah tanpa dokumen, tanpa persyaratan lengkap, bahkan tanpa kompetensi," ujarnya.
Imbauan Kewaspadaan Terhadap TPPO
Pemerintah melalui berbagai kementerian terkait terus mengkampanyekan kewaspadaan terhadap TPPO. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi lowongan kerja di luar negeri melalui jalur resmi dan menghindari tawaran yang terkesan terlalu mudah dan menggiurkan. Penting untuk memastikan adanya visa kerja, kontrak kerja yang jelas, dan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan.
Selain itu, peran keluarga dan masyarakat sekitar juga sangat penting dalam mencegah terjadinya TPPO. Dengan saling mengingatkan dan memberikan informasi yang benar, diharapkan dapat meminimalisir jumlah korban TPPO di masa mendatang. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO dan cara-cara pencegahannya.
Kasus Robi'in dan 45 WNI lainnya menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan verifikasi informasi sebelum menerima tawaran pekerjaan, terutama yang berasal dari luar negeri. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya melindungi WNI dari kejahatan TPPO dan memberikan bantuan bagi para korban.
Langkah-langkah pencegahan TPPO yang efektif memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media. Dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, diharapkan dapat menekan angka korban TPPO di Indonesia.
Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib jika menemukan indikasi adanya TPPO atau jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait perlindungan pekerja migran Indonesia.