Mari Pangestu: Kebijakan Polugri Bebas Aktif Untungkan Ekonomi RI

Wakil Ketua DEN, Mari Pangestu, menyatakan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia menguntungkan perekonomian negara, terutama dalam diversifikasi mitra dagang di tengah fragmentasi perdagangan internasional.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, baru-baru ini menyatakan bahwa ekonomi Indonesia mendapatkan keuntungan signifikan dari kebijakan politik luar negeri (polugri) yang bebas aktif. Pernyataan ini disampaikan dalam Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Selasa lalu dan langsung menarik perhatian para pelaku ekonomi.

Dalam forum tersebut, Mari Elka menjelaskan kondisi perdagangan internasional saat ini yang terfragmentasi. Negara-negara cenderung memprioritaskan perdagangan dengan sekutu politik mereka. Oleh karena itu, diversifikasi mitra dagang menjadi sangat penting bagi Indonesia. "Jadi, saya rasa kita berada di jalan yang benar karena kebijakan (polugri) Indonesia, bahwa kita ingin berteman dengan siapa saja," katanya. Hal ini sejalan dengan temuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses meningkatkan perdagangan adalah negara yang menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, bukan hanya sekutu politiknya.

Menyoroti pentingnya diversifikasi, Mari Elka mendorong percepatan negosiasi bilateral, khususnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA). Ia meyakini pasar Eropa akan menjadi sangat penting bagi perekonomian Indonesia di masa depan. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan integrasi ekonomi regional dengan memperkuat kerja sama ekonomi di ASEAN. "Kita tidak boleh membiarkan kebijakan Amerika Serikat mengalihkan fokus kita dari hal yang lebih penting, yaitu melanjutkan pertumbuhan ekonomi bersama negara-negara lain di kawasan," tegasnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya strategi Indonesia untuk tidak bergantung pada satu pasar saja.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan perundingan IEU CEPA selesai pada semester I 2025. Perundingan yang telah berlangsung selama 9 tahun ini mendapat dorongan dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera diselesaikan. Tiga isu utama yang perlu diselesaikan meliputi kelonggaran kebijakan impor produk Eropa, kebijakan pembatasan ekspor, dan perpajakan digital. Penyelesaian IEU CEPA diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia.

Kesimpulannya, kebijakan polugri bebas aktif Indonesia terbukti memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Diversifikasi mitra dagang dan penguatan kerja sama regional menjadi kunci dalam menghadapi fragmentasi perdagangan internasional. Percepatan negosiasi IEU CEPA dan peningkatan integrasi ekonomi ASEAN menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Strategi ini menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam membangun perekonomian yang kuat dan mandiri.

Dengan fokus pada diversifikasi dan kerja sama multilateral, Indonesia berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar tunggal dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan langkah proaktif Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pernyataan Mari Pangestu dan Airlangga Hartarto memberikan gambaran yang jelas tentang strategi ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan fokus pada kerja sama internasional dan regional, Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan rakyatnya. Keberhasilan negosiasi IEU CEPA akan menjadi tonggak penting dalam upaya tersebut.