Megawati Bantah Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang
Juru Bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan Megawati Soekarnoputri tidak melarang kepala daerah PDIP ikut retret di Magelang, melainkan meminta penundaan untuk fokus melayani rakyat.
Jakarta, 25 Februari 2025 (ANTARA) - Polemik terkait kehadiran kepala daerah PDI Perjuangan dalam retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akhirnya terjawab. Juru Bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, secara tegas membantah pernyataan yang menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang kadernya mengikuti kegiatan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (25/2).
Klarifikasi ini muncul setelah beredar kabar mengenai instruksi harian Megawati pada Kamis (20/2) yang meminta penundaan perjalanan para kepala daerah ke Magelang. Basarah menjelaskan bahwa instruksi tersebut sama sekali bukan larangan, melainkan imbauan untuk menunda keberangkatan dan menunggu arahan lebih lanjut. Hal ini bertujuan agar para kepala daerah dapat segera fokus melayani kebutuhan rakyat di daerah masing-masing.
"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," tegas Basarah. Ia menekankan bahwa pesan utama Megawati adalah prioritas pelayanan kepada masyarakat, bukan pelarangan mengikuti retret.
Instruksi Megawati: Prioritaskan Pelayanan Rakyat
Lebih lanjut, Basarah menjelaskan isi instruksi Megawati. Bagi kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerahnya masing-masing dan langsung bekerja melayani rakyat. Kehadiran fisik kepala daerah dianggap krusial untuk memastikan program-program pemerintah berjalan efektif dan aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik.
"Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing," jelas Basarah. Hal ini menunjukkan komitmen PDI Perjuangan terhadap pemimpin yang dekat dengan rakyat dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
PDI Perjuangan meyakini bahwa pemimpin yang langsung turun ke lapangan merupakan langkah efektif untuk menyerap aspirasi rakyat dan memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai harapan. Dengan demikian, penundaan retret bukan berarti mengabaikan pentingnya pelatihan, melainkan memprioritaskan tanggung jawab utama sebagai pemimpin daerah.
Penyesuaian Agenda bagi yang Sudah Berangkat
Sementara itu, bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan yang sudah berada di Magelang dan mengikuti retret, Megawati menginstruksikan mereka untuk menyesuaikan rangkaian agenda pelatihan hingga akhir, yaitu Jumat (28/2). Ini menunjukkan bahwa Megawati tidak secara keseluruhan melarang kegiatan retret, melainkan hanya mengatur waktu dan prioritas bagi para kepala daerah.
Basarah juga menambahkan bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan telah memahami tugas mereka untuk mengemban amanat rakyat dengan menyelaraskan program kerakyatan di daerah dengan program yang dirumuskan pemerintah pusat. Dengan demikian, fokus utama tetap pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulannya, pernyataan Megawati yang dianggap sebagai larangan mengikuti retret, sesungguhnya adalah imbauan untuk memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen PDI Perjuangan terhadap kepemimpinan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.