Megawati Promosikan Pancasila di Konferensi Hak Anak Vatikan
Partisipasi Megawati Soekarnoputri dalam Konferensi Tingkat Tinggi Hak Anak di Vatikan dinilai sebagai langkah diplomasi Pancasila untuk melindungi hak anak global, memanfaatkan pengakuan UNESCO atas Pancasila sebagai warisan dunia.
Megawati Soekarnoputri, Presiden Kelima RI dan Ketua Dewan Pengarah BPIP, baru-baru ini berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia untuk Hak-hak Anak di Vatikan. Kehadirannya dinilai sebagai upaya diplomasi Pancasila dalam melindungi hak-hak anak di dunia. Konferensi yang difasilitasi Paus Fransiskus ini dihadiri tokoh-tokoh dunia seperti Ratu Rania dari Yordania dan Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat.
Menurut Darmansjah Djumala, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Pancasila, dengan sifatnya yang universal, dapat menjadi pedoman nilai global dalam melindungi hak anak. Pengakuan UNESCO terhadap Pancasila sebagai ‘Memory of the World’ semakin memperkuat posisi Indonesia untuk menginspirasi dunia dalam perlindungan hak anak berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terutama gotong royong, toleransi, dan kemanusiaan. Hal ini disampaikan Djumala dalam keterangannya di Jakarta.
Konferensi tersebut menyoroti masalah hak anak global yang memprihatinkan. Jutaan anak di dunia kehilangan hak-haknya akibat konflik, perdagangan manusia, dan kekerasan. Lebih dari 40 juta anak mengungsi karena konflik, sekitar 100 juta kehilangan tempat tinggal, dan 160 juta menjadi korban kerja paksa, perdagangan manusia, dan eksploitasi, termasuk pernikahan paksa. Lebih dari itu, sekitar 150 juta anak tidak memiliki identitas hukum, sehingga akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sangat terbatas.
Dalam konferensi tersebut, Megawati menyerukan kolaborasi internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh dunia. Djumala menilai partisipasinya sangat tepat, mengingat dunia saat ini seringkali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dalam diplomasi internasional. Diplomasi cenderung pragmatis dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek, mengesampingkan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan antarnegara.
Djumala menekankan bahwa hubungan antar negara tidak hanya soal keuntungan semata, tetapi juga didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Setiap negara punya kewajiban untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah hak anak. Partisipasi Megawati juga relevan mengingat pengakuan UNESCO terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila pada Mei 2023. Pengakuan ini menegaskan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai universal yang relevan bagi semua negara.
Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi instrumen diplomasi, yang disebut sebagai Diplomasi Pancasila. Diplomasi ini, menurut Djumala, adalah upaya Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan toleransi sebagai inspirasi global dalam menyelesaikan masalah global, termasuk perlindungan hak anak. Diplomasi Pancasila menawarkan sebuah pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan global, khususnya bagi anak-anak.