Menaker Segera Temui Serikat Pekerja dan Apindo Bahas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

Menteri Ketenagakerjaan akan bertemu dengan serikat pekerja dan Apindo untuk membahas pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) sebagai langkah mendukung penghapusan sistem outsourcing.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahas rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menampung aspirasi dari berbagai pihak terkait rencana strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Pengumuman pembentukan DKBN sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari upaya mendukung penghapusan sistem outsourcing.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan bahwa pertemuan dengan serikat pekerja dan Apindo bertujuan untuk mendetailkan dan menangkap aspirasi dari kedua belah pihak. "Langkah strategis apa yang akan kami lakukan? Yang pertama kita akan mendetailkan, menangkap aspirasi dari pimpinan-pimpinan serikat pekerja, dan juga dari Apindo seperti apa," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers di Jakarta. Beliau berharap pertemuan tersebut dapat terlaksana dalam minggu ini.

Rencana pembentukan DKBN ini juga akan dibawa ke Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional untuk mendapatkan masukan dan dukungan lebih lanjut. Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Setelah menerima masukan dari berbagai pihak, Menaker akan melaporkan perkembangan ini kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan arahan selanjutnya.

Pertemuan dengan serikat pekerja dan Apindo menjadi langkah krusial dalam proses pembentukan DKBN. Menaker menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dan masukan dari kedua pihak untuk memastikan DKBN dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Serikat pekerja diharapkan dapat menyampaikan harapan dan kebutuhan mereka terkait peningkatan kesejahteraan buruh. Sementara itu, Apindo diharapkan dapat memberikan masukan dari perspektif pengusaha, termasuk mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap iklim investasi. Proses dialog dan negosiasi yang konstruktif diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Menaker berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rumusan yang jelas terkait peran dan fungsi DKBN, serta mekanisme kerjanya. Rumusan tersebut akan menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam pembentukan dan operasionalisasi DKBN.

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, diharapkan DKBN dapat menjadi wadah yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Pembentukan DKBN merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmennya untuk menghapus sistem ini secara bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap iklim investasi.

DKBN akan berperan dalam memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja. Dewan ini juga akan mempelajari mekanisme transisi menuju penghapusan sistem outsourcing secara mendalam, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh. Pembentukan DKBN merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya DKBN, diharapkan proses penghapusan sistem outsourcing dapat berjalan dengan terencana dan terukur, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dan memastikan transisi yang adil bagi seluruh pihak.

Proses pembentukan DKBN ini masih panjang dan membutuhkan waktu. Namun, komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan menghapus sistem outsourcing menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.