Mendagri Dukung Program Rumah Layak Huni: Solusi Vertikal untuk Johar Baru?
Mendagri Tito Karnavian mendukung program rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, menyarankan pembangunan vertikal untuk solusi jangka panjang, sementara Menteri PKP memberi waktu satu minggu untuk pertimbangan warga.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungannya terhadap program rumah layak huni guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Tito saat meninjau langsung kawasan permukiman tidak layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (21/11).
Kawasan Johar Baru yang padat penduduk, menurut Tito, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, program rumah layak huni menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan terbebas dari masalah kepadatan penduduk. Mendagri menekankan pentingnya solusi jangka panjang dan berkelanjutan.
Untuk mengatasi masalah ini, Tito memberikan usulan pembangunan rumah layak huni secara vertikal. Ia menilai, konsep hunian vertikal lebih nyaman, aman, dan kokoh dalam jangka panjang dibandingkan renovasi atau bedah rumah. Pembangunan vertikal diyakini mampu memberikan dampak positif dan signifikan terhadap lingkungan.
"Memang harapan kita ada perubahan lingkungan yang lebih sehat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/11). Ia menjelaskan bahwa bedah rumah atau renovasi hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah struktur bangunan yang kurang kokoh. "Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar saja, karena strukturnya tidak berubah... tidak ada perubahan yang drastis," ujar Tito.
Meskipun demikian, Tito menyerahkan keputusan akhir kepada masyarakat. Banyak warga yang masih menginginkan program bedah rumah, bukan pembangunan vertikal. Pemerintah tetap akan mengupayakan solusi terbaik untuk masyarakat. "Tapi kalau tetap seperti itu tidak apa-apa, nanti mungkin kita akan menyasar daerah-daerah lain," tegas Tito. Program ini akan tetap berlanjut di wilayah lain yang membutuhkan, seperti Jembatan Lima dan Palmerah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, memberikan tenggat waktu satu minggu bagi warga Johar Baru untuk mempertimbangkan usulan pembangunan hunian vertikal. "Tapi kalau warganya hanya maunya dibedah, mau jadi perbaiki, ya sudah. Saya kasih waktu seminggu berpikir," tambah Maruarar. Ia berharap masyarakat mempertimbangkan dengan bijak, karena kesempatan mendapatkan program rumah layak huni mungkin tidak datang dua kali.
Dana untuk program rumah layak huni ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Hal ini ditekankan oleh Menteri PUPR untuk menegaskan bahwa program ini merupakan bantuan yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Ini, bantuan non-APBN, non-BUMN, dan non-BUMD, [tapi] dari Yayasan Buddha Tzu Chi, gratis, mau renovasi mau bangun, gratis semuanya," pungkas Maruarar.
Program rumah layak huni di Johar Baru ini menjadi contoh bagaimana pemerintah dan pihak swasta berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kesuksesan program ini juga bergantung pada partisipasi dan keputusan warga setempat.