Mendagri Pesan Pemprov DKI Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif

Mendagri Tito Karnavian melalui Wagub DKI Jakarta Rano Karno berpesan agar Pemprov DKI memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 25 April 2025 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat membacakan amanat Mendagri pada Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXIX Tahun 2025 di Balai Kota DKI Jakarta.

Amanat Mendagri tersebut disampaikan dalam rangka peringatan Otoda yang mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045." Upacara ini menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif semua pihak untuk menciptakan pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Wagub Rano Karno menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Mendagri juga menyampaikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Hal ini sejalan dengan tema peringatan Otoda tahun ini yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia.

Dalam amanatnya, Mendagri menyoroti delapan hal strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Kedelapan hal tersebut meliputi peningkatan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang efektif, serta pembentukan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan berintegritas. Selain itu, pengembangan kewirausahaan juga menjadi fokus utama, bersama peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor.

Tidak kalah pentingnya adalah pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, Mendagri juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Semua poin ini saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah, menurut Mendagri, tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan berlangsung secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Rano Karno juga menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas daerah. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia hingga infrastruktur pendukung.

Dengan memperkuat tata kelola pemerintahan, diharapkan pelayanan publik di DKI Jakarta akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam proses ini untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Amanat Mendagri ini menjadi pengingat penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan di Indonesia akan semakin maju dan sejahtera.

Melalui peringatan Otoda ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin solid dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan melalui kerja keras dan kolaborasi yang efektif.