Mendes PDT Ajak Gubernur Jateng Terpilih Manfaatkan BUMDes untuk Atasi Kemiskinan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) mengajak Gubernur Jawa Tengah terpilih untuk memanfaatkan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat dan mengatasi kemiskinan di desa.
BUMDes sebagai Solusi Kemiskinan di Jawa Tengah
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengajak Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Yandri saat menerima audiensi Luthfi di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (4/2). Yandri menekankan pentingnya peran BUMDes sebagai penggerak utama ekonomi desa di Jawa Tengah.
Yandri menjelaskan potensi BUMDes dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Ia juga menyinggung peran BUMDes dalam menarik investasi ke desa dengan menawarkan peluang bisnis yang menarik bagi investor luar daerah. Dengan demikian, perekonomian desa dapat tumbuh dan berkembang pesat.
Untuk mempercepat proses legalitas BUMDes, Yandri menyebutkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kerjasama ini bertujuan mempermudah dan mempercepat proses pembentukan badan hukum BUMDes di Jawa Tengah.
Dukungan Gubernur Terpilih dan Kolaborasi Antar Instansi
Ahmad Luthfi menanggapi positif ajakan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menelusuri desa-desa yang membutuhkan perhatian khusus dari Kementerian Desa PDT. Ia mengapresiasi ide pemanfaatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa dan berharap BUMDes tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.
Lebih lanjut, Luthfi berharap adanya kolaborasi yang erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Desa PDT. Ia bahkan mengajukan permintaan kunjungan Mendes PDT ke Jawa Tengah untuk mendapatkan data yang lebih akurat terkait kondisi desa-desa di wilayahnya.
Harapan Ke Depan
Dengan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Desa PDT, diharapkan BUMDes dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Jawa Tengah. Pemanfaatan BUMDes untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa. Percepatan proses legalitas BUMDes melalui MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan program ini.