Mengapa Pendataan OAP di Papua Tengah Krusial? Ini Angka-angka yang Mengejutkan!

Pemprov Papua Tengah mempercepat pendataan OAP ke SIAK Plus. Data akurat ini krusial untuk kebijakan dan alokasi Otsus, demi pembangunan adil dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah secara masif mempercepat proses pendataan Orang Asli Papua (OAP). Inisiatif ini bertujuan untuk mengintegrasikan basis data OAP ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Langkah strategis ini diharapkan dapat menyediakan data kependudukan yang akurat dan terpercaya.

Data yang valid dan terintegrasi menjadi fondasi utama bagi perumusan kebijakan pembangunan yang adil dan inklusif di Tanah Papua. Selain itu, akurasi data OAP juga sangat krusial sebagai dasar penentuan alokasi dana otonomi khusus (Otsus). Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak Orang Asli Papua dapat terlindungi secara optimal.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, menegaskan, "Data OAP yang akurat sangat penting untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua agar dapat berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi hak-hak Orang Asli Papua." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pendataan ini.

Pendataan OAP yang cermat dan terstruktur merupakan prasyarat mutlak untuk merancang kebijakan afirmatif yang tepat sasaran. Kebijakan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua di berbagai sektor kehidupan. Tanpa data yang valid, upaya pembangunan dan pemberdayaan akan sulit mencapai hasil yang maksimal.

Geley juga menjelaskan, data yang valid dan terintegrasi sangat penting sebagai dasar kebijakan afirmatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan OAP di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Alokasi dana otonomi khusus, yang merupakan instrumen penting bagi pembangunan Papua, sangat bergantung pada ketersediaan data OAP yang akurat. Data ini memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak. Ini juga menjamin bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat OAP.

Hingga 28 Juli 2025, Ditjen Dukcapil telah berhasil menyerap data OAP pada sistem SIAK Plus di beberapa provinsi di Tanah Papua. Papua Tengah mencatat jumlah OAP sebanyak 526.410 jiwa, menunjukkan progres signifikan dalam upaya pendataan. Angka ini menjadi basis penting untuk perencanaan pembangunan di provinsi tersebut.

Provinsi lain juga menunjukkan progres pendataan yang bervariasi. Papua Barat tercatat 294.436 jiwa, Papua 269.693 jiwa, dan Papua Selatan 45.383 jiwa. Sementara itu, Papua Pegunungan memiliki 8.370 jiwa dan Papua Barat Daya 25.703 jiwa yang datanya telah diserap ke dalam sistem.

Meskipun telah ada progres, Geley menyatakan bahwa pencatatan dan pemasukan data OAP di Tanah Papua ke dalam sistem masih perlu ditingkatkan. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat dari seluruh pihak terkait. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan menyeluruh.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus sebagai platform utama untuk pendataan OAP secara detail. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan. Hal ini juga memastikan akurasi serta integritas informasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Tanah Papua diminta untuk terus berkomitmen memberikan layanan yang inklusif. Salah satu strategi yang diterapkan adalah upaya 'jemput bola' untuk menjangkau masyarakat di daerah pesisir dan terpencil. Ini memastikan tidak ada warga yang terlewat dari pendataan.

Upaya jemput bola ini krusial untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan identitas bagi seluruh warga di Tanah Papua. Dengan demikian, diharapkan seluruh data OAP dapat terkoneksi dengan sistem SIAK Plus. Papua dapat menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik menuju era digital yang lebih maju.