Dua dekade pasca-MoU Helsinki, Aceh menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan ekonomi. Namun, tantangan masih ada dalam mewujudkan kesejahteraan menyeluruh pasca-perdamaian Aceh.

Pemerintah Provinsi Papua Barat akan merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) Pertambangan Rakyat, langkah strategis melegalkan aktivitas dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Wakil Gubernur Papua Barat memastikan penyusunan RAP dana otonomi khusus 2025 sebesar Rp687,01 miliar telah rampung sesuai tenggat waktu.

Pemkab Kaimana terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui program Rp1 miliar per kampung untuk tingkatkan produksi pertanian.

Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan tujuh program pembangunan regional pada tahun 2026, selaras dengan misi Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dan penguatan ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tujuh program prioritas pembangunan untuk tahun 2026, selaras dengan visi Presiden Joko Widodo, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan pembangunan di daerahnya benar-benar menyentuh masyarakat akar rumput dengan fokus pada pelayanan dasar dan sinergi program antara provinsi dan kabupaten.

Pemerintah Provinsi Papua berharap pencairan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama sebesar Rp800 miliar lebih segera dilakukan pada Mei 2025 untuk mendukung program-program strategis daerah.

Anggota Komisi II DPR RI menegaskan tidak pernah ada daerah istimewa di tingkat kabupaten/kota, merespons usulan Solo menjadi daerah istimewa dan menimbulkan potensi kecemburuan antar daerah.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengalokasikan Rp3 miliar dana otsus untuk layanan kesehatan Orang Asli Papua (OAP) di RSUD Biak pada tahun 2025, meliputi bantuan duka dan penanganan jenazah.