Menhub Pastikan Bus Tak Layak Jalan Tak Beroperasi Jelang Mudik Lebaran 2025

Menteri Perhubungan (Menhub) tegas melarang bus tak layak jalan beroperasi jelang mudik Lebaran 2025, prioritaskan keselamatan penumpang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menginstruksikan penghentian operasional seluruh bus yang tidak memenuhi standar kelayakan jalan menjelang musim mudik Lebaran 2025. Instruksi tegas ini disampaikan langsung oleh Menhub saat meninjau Terminal Giwangan, Yogyakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan transportasi darat menghadapi lonjakan penumpang selama mudik Lebaran.

Keputusan ini diambil setelah ditemukannya sejumlah bus yang tidak layak beroperasi di Terminal Giwangan. Menhub menekankan bahwa keselamatan penumpang dan pengemudi merupakan prioritas utama dan tidak dapat ditawar. "Bus yang tidak layak harus dihentikan operasionalnya sampai memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Keselamatan penumpang dan pengemudi tidak bisa ditawar," tegas Menhub Budi Karya Sumadi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan transportasi darat selama musim mudik. Selain pemeriksaan langsung di terminal, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kelayakan kendaraan (ramp check) secara menyeluruh di berbagai titik.

Pemeriksaan ramp check meliputi berbagai aspek teknis kendaraan, mulai dari sistem pengereman, kondisi ban, hingga mesin. Tidak hanya itu, dokumen kendaraan dan kelayakan pengemudi juga diperiksa secara ketat. Menhub juga menyebutkan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan pengemudi tetap prima.

"Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kondisi kesehatan pengemudi tetap prima, sehingga mereka tidak mengalami kelelahan berlebihan selama berkendara," ujar Menhub.

Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kelelahan pengemudi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh pengemudi dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugasnya selama musim mudik.

Selain pemeriksaan teknis, aspek administrasi juga menjadi perhatian. Satu bus di Terminal Giwangan ditemukan tidak layak jalan karena kelengkapan administrasi yang tidak memenuhi syarat. Ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, senada dengan Menhub. Beliau menegaskan bahwa keselamatan dalam transportasi merupakan prioritas utama dan tidak bisa ditawar. Baik penyedia jasa angkutan maupun pengguna layanan harus memprioritaskan aspek keselamatan.

Agus juga meminta pengusaha Perusahaan Otobus (PO) untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Pemerintah tidak hanya akan menerapkan sanksi, tetapi juga memberikan pembinaan dan edukasi kepada operator transportasi untuk meningkatkan kepatuhan.

"Tidak semua pelanggaran langsung dikenakan sanksi, tetapi kendaraan yang tidak layak tetap harus diamankan hingga diperbaiki sesuai ketentuan. Ini bukan tindakan terpilih, melainkan langkah untuk memastikan kendaraan dalam kondisi aman sebelum kembali beroperasi," jelas Agus.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat ini diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan selama musim mudik Lebaran 2025.

Kepala Terminal Giwangan, Sigit Saryanto, menyatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap armada yang beroperasi di terminal, terutama menjelang musim mudik. Pengawasan ini difokuskan pada kendaraan yang mungkin telah lama tidak beroperasi dan tiba-tiba dioperasikan saat musim mudik.

"Saat Lebaran, kami meningkatkan volume 'ramp check' karena ada bus yang sebelumnya lama tidak beroperasi tetapi tiba-tiba dioperasikan saat momen mudik. Ini sering terjadi dan menjadi perhatian kami agar tidak ada kendaraan yang tidak layak jalan tetap beroperasi," ungkap Sigit.

Dengan langkah-langkah yang telah dan akan diambil, pemerintah berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik selama perjalanan mudik Lebaran 2025. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi darat.