Menhub Tegas: SKB Angkutan Barang Tak Direvisi, Demi Kelancaran Mudik Lebaran 2025

Menteri Perhubungan memastikan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang angkutan barang tetap berlaku untuk menjamin kelancaran arus mudik Lebaran 2025, meskipun ada ancaman mogok nasional dari Aptrindo.

Jakarta, 15 Maret 2025 - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dengan tegas menyatakan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan angkutan barang tidak akan direvisi. Keputusan ini diambil demi memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1446 H tahun 2025. Ancaman mogok nasional dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) tak menyurutkan langkah pemerintah ini. Pertimbangan utama adalah kenyamanan dan keselamatan jutaan pemudik yang akan merayakan Lebaran di kampung halaman.

Keputusan Menhub ini muncul sebagai respons terhadap rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan oleh Aptrindo pada 20 Maret 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap SKB yang mengatur pembatasan operasional truk selama periode mudik Lebaran. Menhub menekankan bahwa revisi kebijakan di tengah persiapan mudik Lebaran berisiko menimbulkan dampak buruk terhadap arus lalu lintas, berpotensi mengakibatkan kemacetan besar-besaran yang akan sangat mengganggu perjalanan pemudik.

Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, "Kira-kira kalau kita revisi lagi, mau jadi kaya apa jalannya nantinya? Saya kembalikan ke media coba, apa yang akan terjadi?" Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pemudik, meskipun hal ini berdampak pada ketidaksetujuan beberapa pihak, termasuk pengusaha angkutan barang. Pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan gangguan lainnya selama periode mudik.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) berencana menggelar aksi mogok nasional mulai 20 Maret 2025 sebagai bentuk protes terhadap SKB yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Surat Edaran Aptrindo Nomor 526/DPP APTRINDO/III/2025 yang ditandatangani Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, secara resmi menyatakan rencana aksi tersebut. Aksi mogok ini dipicu oleh larangan operasional truk di jalan tol selama periode mudik Lebaran.

Menanggapi ancaman mogok tersebut, Menhub tetap pada pendiriannya. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Potensi kemacetan parah di jalur-jalur utama, terutama di tol Jakarta-Merak dan Jakarta-Cikampek, menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Menhub berharap agar Aptrindo dapat mendukung kebijakan ini demi terciptanya mudik Lebaran yang aman dan lancar bagi seluruh masyarakat.

Meskipun mengakui adanya ketidaksetujuan dari beberapa pihak, Menhub menekankan pentingnya memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan pemudik. "Saya ingin memastikan bahwa para pemudik ini kembali ke kampung halamannya dengan aman, nyaman terhindar dari kemacetan, itu harapan saya," ujar Menhub. Pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang merayakan Lebaran.

Pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan gangguan arus mudik Lebaran 2025. Pengaturan angkutan barang yang ketat merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir potensi kemacetan di jalan raya. Larangan operasional truk di jalan tol selama periode mudik bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih leluasa bagi kendaraan pemudik.

Menhub juga menyinggung potensi kesesakan yang akan terjadi jika truk tetap beroperasi di jalan tol. Beliau menekankan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan masyarakat luas, meskipun tidak semua pihak menyetujuinya. "Jadi memang tidak semua pihak senang dengan ini, tapi kita ingin masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Tidak semua kepala bisa saya senangi, tapi saya ingin masyarakat bisa terlayani," jelas Menhub.

Pemerintah berharap agar semua pihak dapat mendukung kebijakan ini demi kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan suasana mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menhub kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan pemudik dapat sampai ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Meskipun ada penolakan dari beberapa pihak, pemerintah tetap fokus pada tujuan utama yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran.

"Kalau mereka mau mendukung itu, saya dengan senang hati, artinya kalau memang sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendukung angkutan Lebaran ini," pungkas Menhub.