Menhut Dorong Pemanfaatan Berkelanjutan Kawasan Hutan untuk Ekonomi Lokal

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong pemanfaatan berkelanjutan kawasan hutan melalui kehutanan multi usaha untuk meningkatkan ekonomi lokal dan pengakuan hutan adat.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Sabtu (12/4) di Jakarta, mengumumkan fokus utama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah memperluas potensi kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan. Hal ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Salah satu strategi yang diusung adalah penerapan kehutanan multi usaha. Model ini melampaui praktik kehutanan tradisional, membuka potensi kawasan hutan lewat ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan agroforestri. Semua ini dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan memperhatikan nilai-nilai sosial.

Menurut Menhut, "Model ini sangat penting untuk memberdayakan masyarakat hutan, meningkatkan ekonomi lokal, dan mencapai distribusi manfaat hutan yang lebih adil." Ia juga menekankan pentingnya dukungan mitra Kemenhut dalam peningkatan kapasitas, inovasi, dan investasi untuk keberhasilan program ini. Kemenhut membentuk tim kerja khusus untuk mempercepat penerapan model kehutanan multi usaha ini.

Penerapan kehutanan multi usaha diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar hutan. Dengan mengoptimalkan berbagai potensi kawasan hutan, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemenhut menyadari pentingnya peran mitra kerja dalam mendukung program ini. Dukungan tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pasar bagi produk-produk kehutanan, inovasi dalam pengelolaan hutan, dan investasi untuk pengembangan infrastruktur. Kolaborasi yang kuat antara Kemenhut dan berbagai pihak terkait sangat krusial untuk keberhasilan program ini.

Menhut Raja Juli Antoni juga mengajak seluruh pihak untuk memastikan agar program kehutanan multi usaha ini inklusif dan ekonomis. Hal ini penting agar program tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain kehutanan multi usaha, Menhut juga memprioritaskan percepatan pengakuan dan penetapan resmi hutan adat. Ini merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah terhadap perhutanan sosial dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Pengakuan hutan adat ini dianggap sebagai langkah strategis untuk tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Menhut menekankan bahwa hutan bukan hanya sekadar ekosistem, tetapi juga rumah, lanskap budaya, dan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat adat. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak masyarakat adat atas hutan merupakan langkah yang penting dan harus dipercepat prosesnya. Hal ini merupakan wujud keadilan dan keberlanjutan pengelolaan hutan.

Dengan mempercepat pengakuan hutan adat, diharapkan dapat tercipta sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan. Hal ini juga akan memperkuat peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menhut menambahkan bahwa prioritas-prioritas tersebut mencerminkan visi untuk membangun sektor kehutanan yang adaptif, inklusif, dan tangguh. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan komitmen global terhadap lingkungan.

Dalam upaya memperkuat kolaborasi, Menhut juga melakukan halal bihalal bersama duta besar dan mitra Kemenhut pada Jumat (11/4). Dalam kesempatan tersebut, Menhut kembali menegaskan prioritas utama Kemenhut saat ini dan menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan tersebut.

Kerja sama internasional menjadi kunci keberhasilan program pemanfaatan berkelanjutan kawasan hutan. Dukungan dari berbagai negara dan organisasi internasional sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan program pemanfaatan berkelanjutan kawasan hutan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.