Komisi II DPR RI mendesak solusi permanen bagi ribuan desa dalam kawasan hutan lindung, termasuk di Aceh, yang terkendala pemanfaatan lahan. Bagaimana nasib mereka?

Kementerian Kehutanan mengajak partisipasi publik dalam program rehabilitasi mangrove, mengingat keterbatasan anggaran APBN. Bagaimana skema keterlibatan ini?

Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra menetapkan tersangka baru dalam kasus perdagangan sisik trenggiling, mengungkap jejaring kejahatan transnasional yang merugikan ekosistem.

Kementerian Kehutanan memprioritaskan program rehabilitasi mangrove di Papua Barat Daya melalui Forests Program VI, menjanjikan dampak positif bagi ekonomi dan ekologi lokal.

Persemaian Mandalika di Lombok Tengah menargetkan produksi 1,5 juta bibit pohon pada 2025, dengan kapasitas produksi hingga 5 juta batang untuk mendukung penghijauan dan ekonomi masyarakat NTB.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menunjuk Kebun Bibit Mandalika di NTB sebagai pusat peningkatan ekonomi lokal yang ramah lingkungan melalui program KBR.

Menteri Kehutanan meninjau lahan aren di Garut, Jawa Barat, untuk mendukung produksi bioetanol dan mencapai swasembada energi terbarukan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan peran krusial perempuan sebagai tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial di Indonesia, mendorong pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) meminta pendamping perhutanan sosial untuk terus belajar dan memberikan masukan dari lapangan agar implementasi program pengelolaan hutan lestari ini berjalan sukses.

Pemerintah Kabupaten Serang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Desa Cikedung, desa tertinggal terakhir di Kabupaten Serang, dengan membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) dan memperbaiki akses jalan pada tahun 2026.

Menteri Kehutanan dan FOReTIKA jalin kolaborasi untuk pengembangan SDM dan pengelolaan hutan berkelanjutan, membuka peluang besar bagi perguruan tinggi kehutanan di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bogor mengklarifikasi bahwa izin utama Eiger Adventure Land seluas 253,66 hektare dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, sementara Pemkab Bogor hanya menerbitkan izin fasilitas pendukung.

Pemerintah Kabupaten Manokwari mengusulkan perubahan status hutan lindung Wasirawi menjadi hutan produksi untuk mengakomodasi aktivitas pertambangan rakyat dan menghentikan praktik ilegal.

Dinas Kehutanan Papua Barat gencar meningkatkan penerbitan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) agar masyarakat dapat mengelola hutan secara berkelanjutan dan optimal.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong peningkatan nilai ekonomi hutan melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan menekankan multi-usaha kehutanan dan evaluasi berkala.

Kementerian Kehutanan mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.144 hektare di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mengembalikan lahan tersebut ke negara.

Rumah Sawit Indonesia (RSI) menyatakan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Kawasan Hutan tak bisa jadi dasar penetapan lahan dalam kawasan hutan, karena harus ada verifikasi lapangan dan masyarakat yang memiliki alas hak kuat dapat menggugat.

Polri dan Kementerian Kehutanan Indonesia memperbarui nota kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama dalam melindungi hutan Indonesia dari kebakaran dan kejahatan terkait kehutanan, termasuk penyelundupan satwa dan tumbuhan dilindungi.

Julmansyah, mantan Sekjen Asosiasi KPH Indonesia, resmi dilantik sebagai Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kemenhut, membawa fokus baru pada penyelesaian konflik tenurial dengan melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).