Kementerian Kehutanan memprioritaskan program rehabilitasi mangrove di Papua Barat Daya melalui Forests Program VI, menjanjikan dampak positif bagi ekonomi dan ekologi lokal.

Persemaian Mandalika di Lombok Tengah menargetkan produksi 1,5 juta bibit pohon pada 2025, dengan kapasitas produksi hingga 5 juta batang untuk mendukung penghijauan dan ekonomi masyarakat NTB.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menunjuk Kebun Bibit Mandalika di NTB sebagai pusat peningkatan ekonomi lokal yang ramah lingkungan melalui program KBR.

Menteri Kehutanan meninjau lahan aren di Garut, Jawa Barat, untuk mendukung produksi bioetanol dan mencapai swasembada energi terbarukan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan peran krusial perempuan sebagai tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial di Indonesia, mendorong pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam sektor kehutanan.

Menteri Kehutanan (Menhut) meminta pendamping perhutanan sosial untuk terus belajar dan memberikan masukan dari lapangan agar implementasi program pengelolaan hutan lestari ini berjalan sukses.

Pemerintah Kabupaten Serang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Desa Cikedung, desa tertinggal terakhir di Kabupaten Serang, dengan membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) dan memperbaiki akses jalan pada tahun 2026.

Perum Perhutani akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pengelola wisata yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Jawa Barat dan seluruh Pulau Jawa, termasuk penghentian kerja sama.

Kementerian Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk memberdayakan petani di kawasan hutan melalui program kehutanan sosial, membuka akses lahan dan peluang kerja.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong pemanfaatan berkelanjutan kawasan hutan melalui kehutanan multi usaha untuk meningkatkan ekonomi lokal dan pengakuan hutan adat.

Dinas Kehutanan Papua Barat gencar meningkatkan penerbitan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) agar masyarakat dapat mengelola hutan secara berkelanjutan dan optimal.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong peningkatan nilai ekonomi hutan melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan menekankan multi-usaha kehutanan dan evaluasi berkala.

Kementerian Kehutanan mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.144 hektare di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mengembalikan lahan tersebut ke negara.

Rumah Sawit Indonesia (RSI) menyatakan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Kawasan Hutan tak bisa jadi dasar penetapan lahan dalam kawasan hutan, karena harus ada verifikasi lapangan dan masyarakat yang memiliki alas hak kuat dapat menggugat.

Polri dan Kementerian Kehutanan Indonesia memperbarui nota kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama dalam melindungi hutan Indonesia dari kebakaran dan kejahatan terkait kehutanan, termasuk penyelundupan satwa dan tumbuhan dilindungi.

Julmansyah, mantan Sekjen Asosiasi KPH Indonesia, resmi dilantik sebagai Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kemenhut, membawa fokus baru pada penyelesaian konflik tenurial dengan melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).