Wamen PPPA: Perempuan, Tulang Punggung Keberhasilan Perhutanan Sosial Indonesia

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan peran krusial perempuan sebagai tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial di Indonesia, mendorong pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam sektor kehutanan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, baru-baru ini menegaskan peran penting perempuan dalam keberhasilan program perhutanan sosial di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat beliau menghadiri penandatanganan kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Gunung Kidul, Yogyakarta pada Rabu lalu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan perempuan secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam keterangannya, Wamen PPPA Veronica Tan menyatakan bahwa perempuan bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai petani andal yang menjadi tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial di berbagai daerah. Beliau menekankan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu sosial, melainkan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Partisipasi aktif perempuan dalam sektor kehutanan membuktikan potensi dan kontribusi mereka yang selama ini mungkin kurang mendapat sorotan.

Penandatanganan kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Pemda DIY menandai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi multipihak untuk pengelolaan perhutanan sosial di Yogyakarta. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan, dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perempuan sebagai Champion Perhutanan Sosial

Kementerian PPPA secara aktif mendorong pemberdayaan perempuan dalam sektor kehutanan, yang selama ini sering didominasi laki-laki. Wamen Veronica Tan sendiri telah bertemu langsung dengan kelompok tani wanita di Gunung Kidul yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam program perhutanan sosial. Mereka telah menjadi contoh nyata bagaimana perempuan dapat berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan.

Kelompok tani wanita tersebut menyampaikan kebutuhan akan peningkatan kapasitas, terutama dalam hal pengemasan produk dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini menunjukkan kesiapan dan keinginan mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dukungan ini tidak hanya berupa pelatihan dan pendampingan, tetapi juga akses terhadap permodalan dan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, perempuan dapat semakin berperan aktif dalam pengelolaan perhutanan sosial dan meningkatkan pendapatan mereka.

Partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.

Kerja Sama Multipihak untuk Perhutanan Sosial

Penandatanganan kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Pemda DIY juga melibatkan berbagai pihak lain. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa kolaborasi multipihak diimplementasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kemitraan investasi pada bentang alam berkelanjutan Indonesia.

Salah satu PKS yang ditandatangani adalah antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan Global Green Growth Institute (GGGI). Kerja sama ini difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan model blended finance untuk memperkuat perhutanan sosial. Model blended finance ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendanaan dari berbagai sumber untuk mendukung program perhutanan sosial.

PKS kedua antara Kementerian Kehutanan dan Pemda DIY bertujuan untuk memperkuat posisi perhutanan sosial dalam konteks keistimewaan DIY. Kerja sama ini akan memastikan bahwa pengelolaan perhutanan sosial di DIY selaras dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang efektif dalam pengelolaan perhutanan sosial, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Kesimpulannya, peran perempuan dalam perhutanan sosial sangat krusial dan perlu terus didukung. Kerja sama multipihak dan pemberdayaan perempuan menjadi kunci keberhasilan program perhutanan sosial di Indonesia, demi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.