Tahukah Anda, APBN 2025 Hanya Sanggup 100 Hektare? Kemenhut Libatkan Publik dalam Rehabilitasi Mangrove

Kementerian Kehutanan mengajak partisipasi publik dalam program rehabilitasi mangrove, mengingat keterbatasan anggaran APBN. Bagaimana skema keterlibatan ini?

Kementerian Kehutanan berencana melibatkan partisipasi publik secara luas dalam upaya rehabilitasi mangrove di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai strategi pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran negara yang semakin menipis. Kebijakan investasi dan kelembagaan sedang disusun untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki target besar. Penawaran ini akan berupa kavling-kavling dengan luasan sekitar 6,25 hektare yang bisa diambil oleh publik. Hal ini disampaikan dalam acara Media Briefing di Jakarta pada Kamis (24/7).

Keterlibatan publik ini diharapkan dapat berbentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau kerja sama investasi. Skema pendanaan campuran (blended finance) juga menjadi opsi yang dipertimbangkan. Inisiatif ini penting untuk mencapai target rehabilitasi yang ambisius.

Keterbatasan Anggaran dan Urgensi Rehabilitasi Mangrove

Kementerian Kehutanan menghadapi tantangan serius terkait pendanaan program rehabilitasi mangrove. Alokasi APBN untuk sektor ini terus menurun secara signifikan. Bahkan, ketersediaan anggaran untuk tahun 2025 diprediksi hanya cukup untuk merehabilitasi 100 hektare area.

Kondisi ini menunjukkan bahwa APBN tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya untuk mencapai target rehabilitasi mangrove yang telah ditetapkan. Padahal, luas ekosistem mangrove eksisting di Indonesia mencapai 3.440.464 hektare. Upaya konservasi dan pemulihan sangat mendesak.

Oleh karena itu, pemerintah mencari solusi pendanaan alternatif. Pelibatan publik menjadi kunci untuk mengisi kesenjangan anggaran ini. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekosistem vital tersebut.

Skema Partisipasi Publik dalam Rehabilitasi Mangrove

Pemerintah menawarkan dua bentuk utama keterlibatan publik dalam program rehabilitasi mangrove. Pertama, melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Perusahaan dapat menyalurkan dana CSR mereka untuk mendukung inisiatif lingkungan ini.

Kedua, melalui kerja sama investasi. Skema ini memungkinkan pihak swasta atau masyarakat berinvestasi langsung dalam proyek rehabilitasi. Selain itu, pengembangan skema blended finance juga menjadi fokus. Ini menggabungkan berbagai sumber pendanaan.

Peta kebijakan investasi dan kelembagaan rehabilitasi mangrove akan menjadi panduan. Dokumen ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana publik dapat berpartisipasi. Transparansi adalah kunci untuk menarik minat dan kepercayaan.

Membangun Kepercayaan dan Potensi Luas Rehabilitasi

Untuk menarik minat publik, Kementerian Kehutanan akan gencar melakukan kampanye sosialisasi. Kampanye ini bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Kepercayaan adalah fondasi utama bagi keberhasilan pelibatan publik.

Ristianto Pribadi menekankan pentingnya trust yang dibangun melalui program public campaign. Peta-peta, regulasi, hingga kelembagaan pelaksana akan disiapkan. Semua ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Indonesia memiliki potensi besar untuk rehabilitasi mangrove. Tercatat, terdapat 769.824 hektare area yang berpotensi direhabilitasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 561.000 hektare atau lebih dari 70 persennya merupakan area tambak yang memerlukan penanganan khusus.