Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kaltim Fasilitasi Tambang Rakyat untuk Atasi Tambang Ilegal
Kaltim Fasilitasi Tambang Rakyat untuk Atasi Tambang Ilegal

Dinas ESDM Kaltim menginisiasi program pertambangan rakyat untuk mengatasi maraknya tambang ilegal galian C dan memberikan solusi ekonomi bagi masyarakat.

Papua Barat Identifikasi Kerusakan Hutan Akibat Aktivitas Ilegal, Rehabilitasi Digencarkan
Papua Barat Identifikasi Kerusakan Hutan Akibat Aktivitas Ilegal, Rehabilitasi Digencarkan

Dinas Kehutanan Papua Barat akan identifikasi kerusakan hutan lindung dan konservasi akibat aktivitas ilegal, dan merencanakan rehabilitasi untuk mengembalikan ekosistem.

Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Perda Pertambangan Kalteng: Jurus Pemprov Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemprov Kalteng dan DPRD sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengelolaan pertambangan mineral bukan logam untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah melalui peningkatan ekonomi dan lapangan kerja.

Dorongan untuk WPR di Kalbar: Solusi Atasi PETI dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat?
Dorongan untuk WPR di Kalbar: Solusi Atasi PETI dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat?

Praktisi hukum desak Pemda Kalbar perjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk atasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

DPD Tekankan Hak Masyarakat Adat dalam UU Minerba yang Baru
DPD Tekankan Hak Masyarakat Adat dalam UU Minerba yang Baru

Anggota DPD RI menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat dalam UU Minerba baru untuk mencegah konflik lahan tambang dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

Pemkab Bengkayang Usul WPR untuk Pekerja Tambang Ilegal, Solusi Atasi PETI dan Kerusakan Lingkungan?
Pemkab Bengkayang Usul WPR untuk Pekerja Tambang Ilegal, Solusi Atasi PETI dan Kerusakan Lingkungan?

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi untuk pekerja tambang ilegal, guna mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan pengawasan.

DPR Usul Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Tambahan Dana atau Masalah Baru?
DPR Usul Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Tambahan Dana atau Masalah Baru?

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengusulkan pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi untuk menambah pemasukan, namun mekanisme dan dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut dalam revisi UU Minerba.

DPR
DPR Pastikan RUU Minerba Serap Aspirasi Publik Sebelum Disahkan
DPR Pastikan RUU Minerba Serap Aspirasi Publik Sebelum Disahkan

DPR memastikan RUU Minerba yang akan memperluas akses pengelolaan tambang telah mengakomodasi masukan dari berbagai elemen masyarakat sebelum disahkan menjadi UU.