Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
PNBP Papua Tembus Rp50 Miliar di 2024, Hasil Tebang Kayu Terkendali?
PNBP Papua Tembus Rp50 Miliar di 2024, Hasil Tebang Kayu Terkendali?

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Papua ditargetkan mencapai Rp50 miliar pada tahun 2024, berasal dari tebangan kayu yang telah mengantongi izin dari pemilik hak ulayat dan pemerintah.

PETI di Lindu, Sigi Rusak Lingkungan: Pemkab Tegas Akan Tindak Tegas!
PETI di Lindu, Sigi Rusak Lingkungan: Pemkab Tegas Akan Tindak Tegas!

Pemkab Sigi berkomitmen memberantas PETI di Kecamatan Lindu yang telah merusak lingkungan dan mengancam kesejahteraan masyarakat, serta menegaskan komitmen pada ekonomi hijau berbasis pertanian.

Jatam Desak Reklamasi Tambang Nikel Morowali: Ancaman Lingkungan dan Tindakan Tegas Pemerintah?
Jatam Desak Reklamasi Tambang Nikel Morowali: Ancaman Lingkungan dan Tindakan Tegas Pemerintah?

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, dan meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan reklamasi pascatambang.

Pemkab Sigi Tindak Tegas Tambang Ilegal di Lindu: Ancaman Ekosistem dan Langkah Preventif
Pemkab Sigi Tindak Tegas Tambang Ilegal di Lindu: Ancaman Ekosistem dan Langkah Preventif

Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen menutup tambang emas ilegal di Kecamatan Lindu, Taman Nasional Lore Lindu, demi mencegah kerusakan ekosistem dan mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Pemkab Sigi Libatkan Semua Pihak Atasi Tambang Emas Ilegal di Lindu
Pemkab Sigi Libatkan Semua Pihak Atasi Tambang Emas Ilegal di Lindu

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan dewan adat, untuk mengatasi maraknya pertambangan emas ilegal di Kecamatan Lindu yang merusak lingkungan dan mengancam masyarakat.

TNI dan Satgas PKH: Strategi Ampuh Basmi Kebun Sawit Ilegal
TNI dan Satgas PKH: Strategi Ampuh Basmi Kebun Sawit Ilegal

TNI dan Satgas PKH bahu-membahu memberantas kebun sawit ilegal yang merugikan negara dan lingkungan, melibatkan penyitaan lahan dan penegakan hukum.

Pemkab Manokwari Usul Perubahan Status Hutan Lindung Wasirawi untuk Tambang Rakyat
Pemkab Manokwari Usul Perubahan Status Hutan Lindung Wasirawi untuk Tambang Rakyat

Pemerintah Kabupaten Manokwari mengusulkan perubahan status hutan lindung Wasirawi menjadi hutan produksi untuk mengakomodasi aktivitas pertambangan rakyat dan menghentikan praktik ilegal.

Kemenhut Cabut 18 Izin Pemanfaatan Hutan: 526.144 Hektare Kembali Jadi Kawasan Negara
Kemenhut Cabut 18 Izin Pemanfaatan Hutan: 526.144 Hektare Kembali Jadi Kawasan Negara

Kementerian Kehutanan mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.144 hektare di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mengembalikan lahan tersebut ke negara.

KLH Turunkan Tim Hukum Atasi Tambang Ilegal di Kalbar
KLH Turunkan Tim Hukum Atasi Tambang Ilegal di Kalbar

Menanggapi maraknya penambangan emas ilegal di Kalimantan Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) akan segera menurunkan tim penegak hukum untuk melakukan investigasi dan menindak tegas para pelaku.

41 Ribu Hektare Lahan Rusak di Katingan, Menteri LH Turun Tangan
41 Ribu Hektare Lahan Rusak di Katingan, Menteri LH Turun Tangan

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan menyelidiki kerusakan 41 ribu hektare lahan di Katingan, Kalimantan Tengah, yang diduga akibat penambangan emas ilegal dan mengancam lingkungan serta kesehatan.

Dishut Malut Perkuat Komitmen Lestarikan Hutan di Maluku Utara
Dishut Malut Perkuat Komitmen Lestarikan Hutan di Maluku Utara

Dinas Kehutanan Maluku Utara (Dishut Malut) berkomitmen menjaga kelestarian hutan, menghadapi tantangan seperti penebangan ilegal dan perubahan iklim, demi keberlanjutan ekosistem dan perekonomian masyarakat.