Menkeu Pastikan Anggaran Sekolah Rakyat Melonjak Drastis di 2026, Siap Tampung Puluhan Ribu Siswa!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan penambahan anggaran signifikan untuk Sekolah Rakyat di tahun 2026. Siapakah yang akan diuntungkan dari program ambisius ini?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk program Sekolah Rakyat pada tahun 2026. Kebijakan strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat pada tahun ini telah mencapai Rp7 triliun, sebuah angka yang menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap inisiatif penting ini.

Rincian lengkap mengenai penambahan anggaran untuk Sekolah Rakyat tersebut akan diumumkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman penting ini dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus mendatang, bertepatan dengan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Momen ini akan menandai babak baru yang krusial dalam pengembangan sistem pendidikan dasar di seluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan anggaran ini menjadi sangat krusial dan mendesak, mengingat rencana ekspansi besar-besaran program Sekolah Rakyat di berbagai penjuru negeri. Pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 100 titik sekolah baru dalam waktu dekat. Inisiatif ambisius ini diharapkan mampu menampung lebih dari 15 ribu siswa, sehingga dapat memberikan kesempatan belajar yang jauh lebih luas dan merata.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan secara rinci bahwa anggaran sebesar Rp7 triliun yang dialokasikan untuk program Sekolah Rakyat saat ini tersebar di various kementerian dan lembaga terkait. Selain Kementerian Sosial yang menjadi koordinator utama, Kementerian Pekerjaan Umum juga turut memberikan kontribusi signifikan dalam alokasi dana ini. Pendekatan terpadu semacam ini menunjukkan kolaborasi antarlembaga pemerintah demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Penambahan anggaran yang direncanakan untuk tahun 2026 diproyeksikan akan jauh lebih besar dibandingkan angka saat ini, mencerminkan skala prioritas pemerintah. Anggaran tersebut tidak hanya akan mencakup biaya operasional sehari-hari dan honorarium bagi para pengajar berkualitas, tetapi juga dialokasikan untuk pembangunan fasilitas fisik. Aspek pembangunan ini sangat vital, terutama bagi daerah-daerah yang masih belum memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai dan modern.

Sri Mulyani secara tegas menyatakan bahwa penyediaan anggaran yang cukup besar ini bertujuan untuk mendukung penuh operasional program Sekolah Rakyat. Diperkirakan sekitar 200 sekolah akan dapat beroperasi secara penuh dan efektif dalam satu tahun ke depan. Komitmen finansial yang kuat ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan program serta peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan oleh Sekolah Rakyat.

Kementerian Sosial telah mengumumkan bahwa sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara serentak pada tanggal 15-16 Agustus mendatang. Tidak berhenti di situ, sebanyak 59 titik tambahan lainnya direncanakan akan menyusul pada bulan September. Dengan demikian, total 159 titik Sekolah Rakyat akan siap sedia menampung lebih dari 15 ribu siswa dari berbagai pelosok di seluruh Indonesia.

Selain fokus pada peningkatan jumlah fasilitas fisik, pemerintah juga memiliki rencana komprehensif untuk menyediakan dukungan teknologi bagi para siswa Sekolah Rakyat. Sebanyak 15 ribu unit laptop modern akan dibagikan secara gratis untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Inisiatif ini dirancang khusus untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang setara terhadap perangkat digital yang esensial dalam era pendidikan modern.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara langsung mengonfirmasi rencana pembagian laptop ini sebagai bagian dari upaya pemerataan akses teknologi. Untuk tahap pertama, lebih dari 9.700 unit laptop telah disiapkan dan dijadwalkan akan didistribusikan pada akhir Agustus atau awal September 2025. Langkah progresif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memodernisasi proses belajar mengajar dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.