Menko Pangan Usul Sistem Asosiasi untuk Percepat Sertifikasi 4,5 Juta UMKM Pangan

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengusulkan sistem asosiasi untuk mempercepat proses sertifikasi 4,5 juta UMKM pangan, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM.

Jakarta, 4 Maret 2024 - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengusulkan pendekatan asosiasi atau kelompok kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mempercepat proses sertifikasi bagi 4,5 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan. Saat ini, dari total pengajuan tersebut, baru 400 ribu UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Usulan ini disampaikan Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, usai rapat terbatas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama BPOM dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa. Menurutnya, pendekatan asosiasi dinilai lebih efisien dan efektif untuk mengatasi kendala jumlah UMKM yang sangat banyak dan proses sertifikasi yang relatif lama.

"Nah, oleh karena itu saran saya tadi pakai asosiasi, pakai perkumpulan. Dulu saya pernah melakukan waktu saya Menteri Kehutanan. Sehingga satu dikasih, itu bisa berlaku untuk teman-temannya yang lain. Itu bisa mempercepat," jelas Zulhas.

Zulhas menekankan pentingnya percepatan sertifikasi UMKM pangan mengingat keterbatasan modal dan sumber daya yang dimiliki. Berbeda dengan industri pangan besar yang memiliki sumber daya manusia, logistik, dan finansial yang memadai, UMKM menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

"Kalau UMKM ini kan modal terbatas, jauh-jauh. Misalnya yang dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, dari Maluku harus ke sini ngurus, itu kan sulit sekali," tambahnya. Sistem asosiasi diharapkan dapat meringankan beban UMKM dan mempermudah akses mereka terhadap sertifikasi.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa pendekatan ini selaras dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas budaya Indonesia, sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan sistem asosiasi, sertifikasi satu UMKM dapat berlaku untuk anggota asosiasi lainnya yang memenuhi kriteria yang sama.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga mengapresiasi langkah BPOM dalam mempercepat sertifikasi industri garam nasional. Langkah ini penting untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

"Kita enggak boleh impor lagi, dilarang sesuai Perpres 126, tapi di sini kan belum cukup. Oleh karena itu tadi saya terima kasih dipercepat izin dari BPOM sehingga mereka bisa produksi lebih cepat," ungkap Zulhas. Percepatan sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi garam dalam negeri dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Dengan adanya usulan sistem asosiasi ini, diharapkan proses sertifikasi bagi 4,5 juta UMKM pangan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM di sektor pangan.