Menkumham Tegaskan: Napi Korupsi & Narkoba Tak Dapat Aamnesti

Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa narapidana kasus korupsi dan pengedar narkoba tidak termasuk dalam kriteria penerima amnesti, meskipun pemerintah tengah mempertimbangkan amnesti untuk beberapa kasus lainnya.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas, memberikan pernyataan tegas terkait rencana pemberian amnesti oleh pemerintah. Beliau menekankan bahwa narapidana kasus korupsi dan pengedar narkoba tidak akan termasuk dalam penerima amnesti. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menkumham saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menkumham menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sangat teliti dalam memverifikasi narapidana yang berpotensi menerima amnesti. Proses verifikasi ini mengacu pada empat kriteria ketat yang telah disetujui Presiden. Tidak ada ruang untuk pemberian amnesti secara sembarangan. Kemenkumham memastikan setiap kriteria terpenuhi sebelum menyerahkan daftar narapidana kepada Presiden.

Proses verifikasi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemberian amnesti. Hal ini juga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan amnesti diberikan kepada pihak yang memang berhak menerimanya.

Lebih lanjut, Menkumham merinci empat kriteria tersebut. Pertama, narapidana yang terlibat kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kepala negara atau pemerintah. Namun, kasus pelanggaran UU ITE yang bersifat personal tidak termasuk dalam kriteria ini.

Kedua, narapidana kasus narkotika dengan status pengguna dan barang bukti di bawah 1 gram. Menkumham menekankan bahwa pengguna narkoba seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan penjara. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan masalah narkoba dengan pendekatan rehabilitasi.

Ketiga, narapidana yang memiliki gangguan kejiwaan atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kriteria ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan mental narapidana.

Keempat, narapidana yang menderita sakit berkepanjangan akibat usia lanjut. Kriteria ini mempertimbangkan kondisi kesehatan narapidana yang sudah lanjut usia.

Menkumham menjelaskan bahwa proses penentuan penerima amnesti membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses verifikasi yang ketat dan pertimbangan yang matang terhadap keempat kriteria tersebut. Daftar narapidana yang akan menerima amnesti akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, kemudian Presiden akan menyampaikannya kepada DPR untuk meminta pertimbangan dan persetujuan dari Komisi XIII.

Proses ini menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR dalam pengambilan keputusan terkait amnesti. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam proses ini untuk memastikan amnesti diberikan secara adil dan tepat sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme yang jelas dan terukur dalam memberikan amnesti. Prioritas diberikan pada narapidana yang memenuhi kriteria tertentu, dengan mengecualikan narapidana kasus korupsi dan pengedar narkoba.