Menteri Hukum dan HAM menegaskan status warga negara Indonesia (WNI) pendiri Alkhairaat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua, sekaligus mendorong penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.

Menteri Hukum dan HAM menekankan pentingnya kepemimpinan terbuka terhadap masukan untuk meningkatkan layanan publik, seperti ditunjukkan dengan keberhasilan program kerja dari rumah yang menyelesaikan ribuan tunggakan pendaftaran merek.

Menghindari perpecahan, Menteri Hukum dan HAM mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga toleransi, persatuan, dan kesolidaran nasional sebagai wujud nyata semangat Idul Fitri.

Menkumham RI mengajak masyarakat Indonesia untuk memaknai Idul Fitri dengan menjaga silaturahmi, toleransi, dan persatuan, serta menerapkan nilai-nilai Ramadhan dalam kehidupan sehari-hari.

Menteri Hukum dan HAM mempersilakan aparat menyelidiki pengiriman kepala babi ke kantor Tempo, sementara Dewan Pers mendesak pengusutan tuntas atas aksi teror tersebut.

Menteri Hukum dan HAM membuka opsi uji materi UU TNI yang baru melalui jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi bagi pihak-pihak yang keberatan.

Menteri Hukum dan HAM mengaku belum mengetahui kepastian pembahasan RUU TNI dalam Paripurna DPR Kamis besok, meskipun DPR telah mengagendakan rapat paripurna.

Menteri Hukum dan HAM tegaskan revisi UU TNI tak akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI, justru perkuat supremasi sipil dengan membatasi jabatan sipil bagi prajurit aktif.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas melakukan audiensi dengan mahasiswa yang menolak revisi UU TNI, yang dikhawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menhan dan Menkum membahas revisi UU TNI No. 34 Tahun 2004, guna menyesuaikan dengan dinamika hukum dan geopolitik terkini.