Menkumham Dorong Layanan Publik Maksimal Lewat Kepemimpinan yang Responsif
Menteri Hukum dan HAM menekankan pentingnya kepemimpinan terbuka terhadap masukan untuk meningkatkan layanan publik, seperti ditunjukkan dengan keberhasilan program kerja dari rumah yang menyelesaikan ribuan tunggakan pendaftaran merek.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan dari seluruh jajarannya merupakan kunci untuk memaksimalkan pelayanan publik. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Halalbihalal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Jakarta pada Rabu, 9 April 2025, yang dikonfirmasi pada Jumat lalu. Beliau meyakini bahwa dengan mendengarkan aspirasi dari semua pihak, Kemenkumham dapat mengambil keputusan yang tepat dan bekerja secara lebih efektif serta efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menkumham Supratman menekankan pentingnya momen Halalbihalal sebagai kesempatan bagi para pimpinan untuk secara aktif mendengarkan masukan dari bawahan. Hal ini sejalan dengan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan responsif. Salah satu contoh nyata dari penerapan prinsip ini adalah diadopsi dan diimplementasikannya masukan dari staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham terkait penerapan flexible working arrangement (FWA).
Penerapan FWA, yang memungkinkan pegawai bekerja dari rumah atau lokasi lain, telah menunjukkan hasil yang sangat positif di beberapa direktorat. Di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham misalnya, penerapan FWA berhasil menyelesaikan 58 ribu tunggakan pendaftaran merek dan memfasilitasi pendaftaran 17 ribu merek baru. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang fleksibel dan responsif, Kemenkumham dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan publik.
Transformasi Digital dan Fleksibilitas Kerja
Implementasi FWA di Kemenkumham dimungkinkan berkat transformasi digital yang menjadi fokus utama Menkumham sejak menjabat. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik dari mana saja. Kebijakan-kebijakan yang diambil Kemenkumham, menurut Menkumham Supratman, sebagian besar merupakan hasil dari aspirasi dan masukan dari seluruh jajaran, baik pimpinan maupun staf. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenkumham untuk membangun tim yang solid, transparan, dan akuntabel.
Menkumham menegaskan komitmennya untuk menampung dan melaksanakan semua masukan yang rasional dari seluruh jajarannya. Beliau menekankan pentingnya membangun tim yang solid dan kompak, sebagaimana tema Halalbihalal tahun ini, yaitu menjaga solidaritas dan soliditas untuk membangun Kemenkumham yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya Kemenkumham untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam acara Halalbihalal tersebut, jajaran pimpinan Kemenkumham juga mendengarkan langsung masukan dari tiga perwakilan pegawai. Masukan yang diberikan beragam, mulai dari usulan terkait pengembangan program kerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, hingga peningkatan relasi antarjajaran. Semua masukan ini akan dipertimbangkan dan dikaji untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Kemenkumham.
Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi
Dengan mengutamakan kepemimpinan yang terbuka dan responsif terhadap masukan, Menkumham Supratman berharap Kemenkumham dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan layanan publik yang prima dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Penerapan FWA dan transformasi digital merupakan langkah nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut. Ke depan, Kemenkumham akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan tetap mengedepankan prinsip kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh jajarannya.
Keberhasilan program kerja dari rumah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan dukungan teknologi, Kemenkumham mampu mengatasi tantangan dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan publik. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang terbuka dan responsif terhadap masukan dapat menghasilkan perubahan yang positif dan signifikan bagi masyarakat.
Dengan mendengarkan aspirasi dari seluruh jajaran, Kemenkumham dapat membentuk tim yang solid dan kompak dalam membangun kementerian yang lebih transparan dan akuntabel. Komitmen ini akan terus dijaga dan ditingkatkan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik di masa mendatang.
