Menlu Kanada Tolak Relokasi Warga Palestina dari Gaza: Dukung Solusi Dua Negara

Menlu Kanada, Ahmed Hussen, tegas menolak rencana relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza dan menekankan pentingnya solusi dua negara untuk perdamaian antara Israel dan Palestina.

Jakarta, 14 Februari 2024 - Menteri Pembangunan Internasional Kanada, Ahmed Hussen, dengan tegas menolak usulan relokasi warga Palestina dari Jalur Gaza. Dalam konferensi pers Jumat lalu di Jakarta, Hussen menyatakan dukungan kuatnya terhadap hak warga Palestina untuk tetap berada di tanah air mereka. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap usulan kontroversial yang sebelumnya dilontarkan.

Hussen menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan menolak segala bentuk relokasi paksa warga Palestina. "Kami yakin bahwa rakyat Palestina punya hak atas tanah air mereka, hukum internasional harus dipatuhi, dan tak ada satupun dari mereka yang boleh direlokasi dari tanah mereka sendiri," tegasnya. Pernyataan ini menjadi landasan sikap Kanada dalam konflik Israel-Palestina.

Kunjungan Hussen ke Jakarta juga membahas situasi kemanusiaan di Gaza pasca gencatan senjata. Ia menyoroti peningkatan jumlah truk bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, sebuah perkembangan positif setelah sebelumnya akses bantuan terhambat. Namun, Hussen menekankan perlunya peningkatan bantuan kemanusiaan secara signifikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan komoditas tanggap darurat sebelum bantuan rekonstruksi dapat disalurkan secara penuh.

Hussen meyakini bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini. "Tak terelakkan, hal tersebut juga berarti negara Palestina harus berdiri supaya rakyat Palestina dapat hidup dalam kebebasan, martabat, dan kemerdekaan yang mereka perjuangkan selama ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa proses rekonstruksi Gaza harus berjalan beriringan dengan proses politik menuju solusi dua negara.

Berbeda dengan sikap Kanada, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengusulkan relokasi warga Palestina dari Gaza, bahkan menyatakan rencana AS untuk 'mengambil alih Gaza'. Trump mengklaim bahwa warga Palestina di Gaza sebenarnya enggan kembali ke Gaza, namun terpaksa karena 'tak punya pilihan'. Ia menggambarkan rekonstruksi Gaza sebagai 'proyek pengembangan real estat untuk masa depan' yang akan menjadikan Gaza 'semakin indah'.

Lebih lanjut, dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyatakan bahwa jika direlokasi, warga Gaza tak akan berhak kembali ke tanah air mereka dengan alasan 'mereka akan mendapatkan perumahan yang jauh lebih baik'. Pernyataan ini menuai kontroversi dan mendapat kecaman dari berbagai pihak internasional, termasuk Kanada.

Pernyataan tegas Menteri Hussen mewakili komitmen Kanada terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Penolakan terhadap relokasi paksa warga Palestina dan dukungan terhadap solusi dua negara menunjukkan konsistensi kebijakan luar negeri Kanada dalam isu Palestina. Perbedaan sikap antara Kanada dan AS dalam menangani konflik Israel-Palestina menyoroti keragaman pendekatan dalam komunitas internasional terhadap isu ini. Perkembangan selanjutnya terkait situasi di Gaza dan upaya perdamaian akan terus menjadi perhatian dunia internasional.