Menlu RI Tegaskan Komitmen HAM di Sidang Dewan HAM PBB

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan komitmen Indonesia terhadap HAM di sidang Dewan HAM PBB ke-58 di Jenewa, menekankan pendekatan yang adil dan berprinsip di tengah tantangan global.

Jakarta, 25 Februari 2024 (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dengan tegas menyampaikan komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam Sidang Tingkat Tinggi ke-58 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, pada 24 Februari 2024. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tantangan yang mengancam perdamaian dan kemakmuran dunia.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menekankan dedikasi Indonesia untuk menegakkan amanat konstitusional negara, yaitu 'menegakkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial'. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan demokrasi mayoritas Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mendorong tatanan global yang lebih adil dan setara.

Menlu Sugiono juga menyoroti meningkatnya peran penting Indonesia dalam mengatasi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Kita menyaksikan meningkatnya kerapuhan dalam tatanan internasional, di mana ketidaksetaraan terus melebar, membebani negara-negara berkembang secara tidak proporsional dan memperdalam kesenjangan global. Rasisme, diskriminasi, ujaran kebencian, dan Islamophobia meningkat, menimbulkan ancaman serius terhadap kohesi sosial," tegasnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Menlu Sugiono menyerukan komitmen baru dan teguh terhadap HAM, keadilan, dan kesetaraan. Ia menekankan bahwa HAM harus tetap menjadi pusat pembuatan kebijakan nasional. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat hak-hak sosial dan ekonomi guna mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kesenjangan melalui berbagai inisiatif dan program.

Beberapa program yang dicanangkan antara lain adalah Program Makan Siang Bergizi Gratis untuk lebih dari 82,9 juta siswa setiap hari, pembangunan 3 juta unit rumah layak huni untuk masyarakat yang membutuhkan, dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak di bawah enam tahun dan orang dewasa untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan esensial. Program-program ini merupakan investasi dalam sumber daya manusia dan peningkatan martabat manusia, selaras dengan pernyataan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, tentang pentingnya hak atas makanan dan perumahan yang memadai, serta hak atas kesehatan.

Indonesia juga terus berupaya menuju kemandirian pangan, energi, dan air, serta mengembangkan ekonomi hijau dan biru yang tangguh. "Kami percaya bahwa hak untuk pembangunan harus ditegakkan, memastikan setiap negara memanfaatkan sumber dayanya untuk kesejahteraan rakyatnya," tegas Menlu Sugiono. Namun, ia menekankan bahwa HAM juga harus dijaga dengan keadilan dan kesetaraan. "Hak asasi manusia tidak boleh dijadikan alat politik untuk menghalangi pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa," tegasnya.

Sidang Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB diselenggarakan setiap tahun pada minggu pertama sesi pertama. HLS tahun ini dihadiri oleh lebih dari 128 pejabat tinggi setingkat wakil perdana menteri, menteri luar negeri, dan lainnya. Kehadiran Menlu Sugiono dalam sidang ini menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam memperjuangkan HAM di tingkat global.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap peningkatan Islamophobia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada isu HAM dalam negeri, tetapi juga aktif dalam kancah internasional untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua.

Komitmen Indonesia dalam memperkuat hak-hak sosial dan ekonomi, seperti program makan siang gratis dan pembangunan rumah layak huni, menunjukkan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Pernyataan Menlu Sugiono yang mengingatkan agar HAM tidak dipolitisasi juga penting untuk diperhatikan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan objektivitas dalam pembahasan isu HAM agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.