LIVE

Menteri Hukum dan HAM Pastikan Perlindungan HAKI untuk Industri Fesyen Muslim

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memastikan perlindungan hukum bagi pelaku industri fesyen muslim Indonesia melalui pendaftaran HAKI, mendorong persaingan usaha yang sehat dan mendukung penyelenggaraan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) 2025

haki
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memastikan perlindungan hukum bagi pelaku industri fesyen muslim Indonesia melalui pendaftaran HAKI, mendorong persaingan usaha yang sehat dan mendukung penyelenggaraan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) 2025 (©© 2025 Antaranews)

Perlindungan HAKI untuk Industri Fesyen Muslim di Indonesia

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas, memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri fesyen muslim di Indonesia. Para pelaku usaha dapat memperoleh perlindungan produk melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disampaikan Menkumham saat berdiskusi dengan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Jakarta, Senin (20/1), dalam rangka persiapan Asian Islamic Fashion and Art (AIFA) 2025.

Langkah ini dinilai positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya sektor industri kreatif. Menkumham mendorong pelaku industri untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Dalam siaran pers resmi Selasa (21/1), kementerian menyatakan dukungan penuh terhadap AIFA 2025, menganggapnya sebagai penggerak ekonomi rakyat yang perlu perlindungan hukum.

Manfaat Pendaftaran HAKI dan AIFA 2025

Dengan adanya perlindungan HAKI, Menkumham meyakini persaingan usaha akan menjadi lebih sehat. Hal ini juga diutarakan oleh Ketua Bidang Perdagangan Internasional MN KAHMI, Bambang Susanto. Selain meningkatkan perekonomian, AIFA 2025 dinilai mampu membangun hubungan dagang yang baik antar negara ASEAN.

Ketua Panitia Pelaksana AIFA 2025, Viviana Hanifa, menjelaskan bahwa acara yang berlangsung pada 25-26 Januari 2025 ini merupakan kolaborasi perdana KAHMI dengan industri dan pemangku kepentingan. Rangkaian acara meliputi Kahmi Award, fashion show busana muslim, dan pemecahan rekor MURI untuk jalan sehat perempuan terbanyak berkerudung batik.

Viviana berharap AIFA 2025 menjadi model kolaborasi yang menunjukkan kekuatan industri fesyen Indonesia dan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya bangsa. Tujuannya, menjadikan industri busana muslim Indonesia semakin maju dan berkembang, baik di tingkat nasional maupun ASEAN.

Kesimpulan

Pendaftaran HAKI menjadi kunci bagi pelaku industri fesyen muslim Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum atas produknya. Dukungan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, bersama dengan event seperti AIFA 2025, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan kemajuan industri ini.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Chandra Hamdani Noor
C
Reporter Chandra Hamdani Noor
Pagar Laut: Penegak Hukum Diminta Tindak Tegas Kasus di Tangerang dan Bekasi

Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho mendesak penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah pagar laut di Tangerang dan Bekasi, demi kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

konten ai
Wamenkumham Harap BILA Berkontribusi untuk Hukum Indonesia

Wakil Menteri Hukum dan HAM berharap Asosiasi Pengacara Inggris-Indonesia (BILA) berkontribusi pada perkembangan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum komersial, perlindungan data, dan AI.

AI
Menekraf Apresiasi KAHMI Gelar Pameran Fesyen Muslim: Dorong Ekonomi Kreatif

Menteri Ekonomi Kreatif mengapresiasi rencana KAHMI menggelar pameran fesyen Muslim AIFA 2025 dan siap berkolaborasi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif Indonesia.

EkonomiKreatif
Menekraf Apresiasi KAHMI Gelar Pameran Fesyen Muslim: Dorong Ekonomi Kreatif

Menteri Ekonomi Kreatif mengapresiasi rencana KAHMI menggelar pameran fesyen Muslim AIFA 2025 dan siap berkolaborasi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif Indonesia.

EkonomiKreatif
Indonesia-Belanda Kerja Sama Susun Regulasi Turunan KUHP Baru

Indonesia dan Belanda akan bekerja sama menyusun regulasi turunan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk pengembangan hukuman alternatif dan peningkatan HAM, serta membahas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

KUHPBaru
Kuasa Hukum Hormati Penetapan Kades Kohod sebagai Tersangka Pemalsuan Sertifikat

Kuasa hukum Kepala Desa Kohod menyatakan menghormati penetapan kliennya sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat SHGB dan SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, dan akan mengikuti prosedur hukum selanjutnya.

#planetantara
Wamenkumham Sorot Pergeseran Paradigma Hukum Pidana di Indonesia

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia menuju pendekatan modern dan berkeadilan, ditandai dengan KUHP baru yang lebih menekankan keadilan restoratif dan perlakuan hukum terhadap korp

konten ai
Kemenkum Himbau Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Seni Islami

Kementerian Hukum dan HAM mengingatkan pentingnya pencatatan kekayaan intelektual karya seni Islami untuk mencegah penjiplakan dan mendukung ekosistem kekayaan intelektual Indonesia, terutama setelah pameran karya kaligrafi memukau di MTQ Internasional I

konten ai
MUI Perluas Pemantauan Siaran Ramadhan ke Media Sosial

Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memperluas pemantauan siaran Ramadhan 1446 H ke media sosial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa MUI.

#planetantara
Sinergi Kejaksaan dan Komjak Jaga Profesionalisme Penegak Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin tekankan pentingnya sinergi Kejaksaan RI dan Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk menjaga profesionalisme dan integritas penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Sumber Antara
HMI Dorong Wakaf Produktif untuk Kemandirian Ekonomi Organisasi

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendorong pengelolaan wakaf produktif sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian ekonomi organisasi dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

#HMInesia
Indonesia: Potensi Besar Pemasok Fesyen Muslim Dunia

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin mengungkapkan potensi Indonesia sebagai pemasok utama fesyen muslim global, ditopang pasar domestik yang besar dan pertumbuhan ekonomi Islam global.

#planetantara
KY Usul Revisi UU Demi Perkuat Pengawasan Hakim

Ketua KY, Amzulian Rifai, mengusulkan revisi UU KY untuk memperkuat pengawasan hakim di Indonesia, karena keterbatasan sumber daya dan kantor perwakilan yang minim.

Sumber Antara