LIVE

Menteri KKP Curigai Pagar Laut untuk Reklamasi Ilegal di Tangerang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mencurigai adanya upaya reklamasi lahan ilegal di perairan Tangerang melalui pemasangan pagar laut dan menerbitkan sertifikat yang dinilai ilegal.

tangerang
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mencurigai adanya upaya reklamasi lahan ilegal di perairan Tangerang melalui pemasangan pagar laut dan menerbitkan sertifikat yang dinilai ilegal. (©© 2025 Antaranews)

Menteri KKP Curigai Reklamasi Ilegal Terselubung

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan kecurigaannya terhadap pemasangan struktur pagar di laut sekitar Tangerang, Banten. Ia menduga, kegiatan ini merupakan upaya untuk membentuk lahan reklamasi secara tidak sah melalui sedimentasi.

Kecurigaan tersebut diperkuat dengan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan untuk struktur pagar di wilayah perairan tersebut. Hal ini diungkapkan Trenggono dalam jumpa pers Senin lalu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.

“Sertifikat di dasar laut jelas ilegal,” tegas Trenggono. Ia menjelaskan, tujuan pemagaran tersebut adalah untuk meningkatkan permukaan tanah secara bertahap, hingga akhirnya membentuk daratan baru. Luas daratan yang berpotensi terbentuk diperkirakan mencapai 30 hektare, bahkan Trenggono menyebut potensi kerugian bisa mencapai 30.000 hektare.

Potensi Kerugian Negara yang Sangat Besar

Menurut Trenggono, potensi lahan yang terbentuk dari reklamasi alami ini sangat besar dan mengkhawatirkan karena diduga telah memiliki sertifikat. Ia menyebutkan bahwa Menteri ATR/BPN telah mengidentifikasi adanya sertifikat tersebut, meski ia tak menyebutkan nama pemiliknya. Informasi lengkap dapat dicek lebih lanjut.

Namun, Menteri KKP menegaskan bahwa sertifikat yang mencakup wilayah dasar laut tidak sah. Segala aktivitas di ruang laut, termasuk di pesisir, harus mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari KKP.

Investigasi dan Tindakan Hukum

Setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Trenggono menyatakan bahwa Presiden menginstruksikan penyelidikan menyeluruh atas kasus ini. Langkah hukum akan diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap koridor hukum. Aset yang terbukti ilegal akan dikembalikan menjadi milik negara.

“Arahan Bapak Presiden, selidiki sampai tuntas secara hukum. Jika tidak ada izin, lahan tersebut harus menjadi milik negara,” pungkas Trenggono.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Budisantoso Budiman
B
Reporter Budisantoso Budiman
KKP Tangani 196 Kasus Reklamasi Laut Ilegal, Termasuk di Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani 196 kasus dugaan pelanggaran ruang laut, termasuk kasus pagar laut di Tangerang, Banten, dan menekankan pentingnya tindakan pencegahan.

Pencegahan
Pelaku Pagar Laut Ilegal di Tangerang Didenda; Menteri Trenggono Pastikan Hukum Tegak

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan para pelaku pemasangan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang akan didenda dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

pagarlaut
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi
KKP Tegas Tanggapi Pelanggaran Pagar Laut di Bekasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap PT TRPN yang melakukan pemagaran dan reklamasi laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat, yang berdampak negatif pada ekosistem dan nelayan.

Bekasi
KKP Periksa Nelayan Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa dua nelayan terkait penyelidikan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas kasus ini.

pagarlaut
KKP Usut Profesional Kasus Pagar Laut Tangerang: Denda dan Proses Hukum Menanti Pelaku

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyelidiki secara profesional dan transparan kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, dengan ancaman denda dan proses hukum bagi pelakunya.

pagarlaut
Pagar Laut Ilegal Ganggu Nelayan dan PLTU: KKP Lakukan Pembongkaran

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pagar laut ilegal di Banten dan Bekasi telah mengganggu nelayan, PLTU, dan ekosistem laut; KKP telah melakukan penyegelan dan pembongkaran pagar laut tersebut.

Banten
Investigasi Pagar Laut Tangerang Berlanjut: KKP Tetapkan Pelanggaran Hukum

Menteri Trenggono memastikan investigasi pagar laut ilegal sepanjang 30 km di Tangerang terus berlanjut, karena melanggar KKPRL dan merugikan nelayan serta ekosistem laut, dengan pembongkaran tahap awal telah dilakukan.

KKP
Pagar Laut Ilegal Tangerang: Di Luar PSN, KKP Lanjutkan Investigasi

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan pembangunan pagar laut 30,16 km di perairan Tangerang berada di luar Proyek Strategis Nasional dan KKP terus melakukan investigasi untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

KKP
KKP Setop Reklamasi Ilegal di Pulau Pari: Tegaskan Komitmen Kelestarian Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan akan menindak tegas PT CPS yang terbukti melanggar izin pemanfaatan ruang laut.

KKP
Pagar Laut Ilegal di Tangerang: Menteri KKP Ungkap Rencana Terstruktur Jadi Daratan

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa pagar laut ilegal di Tangerang dibangun secara terstruktur untuk menahan abrasi dan berpotensi menjadi daratan, kini telah dibongkar atas arahan Presiden.

Tangerang
KKP Selidiki Pemilik Pagar Laut Ilegal Tangerang: Denda Rp18 Juta per Kilometer

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyelidiki kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, dengan potensi denda Rp18 juta per kilometer dan kemungkinan pidana.

Tangerang
KKP Periksa Enam Perangkat Desa Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa enam perangkat desa di Tangerang terkait pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tanpa izin, dan terus mencari pihak-pihak lain yang terlibat.

Sumber Antara