Menteri LH Desak Pemda Segera Rampungkan Peta Jalan Pengelolaan Sampah

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mendesak seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan peta jalan pengelolaan sampah, mencontoh DKI Jakarta yang telah berhasil menyusunnya dan menjadi barometer nasional.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Menteri Lingkungan Hidup (LH) dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mendesak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera menyelesaikan peta jalan pengelolaan sampah. Permintaan ini disampaikan menyusul kesuksesan Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelesaikan peta jalan tersebut dan dijadikan contoh implementasi bagi daerah lain.

Dalam kunjungannya ke Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Menteri Hanif memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Utara atas keberhasilan penyusunan peta jalan pengelolaan sampah. Jakarta Utara bahkan disebut sebagai contoh implementasi yang baik.

Menteri Hanif memberikan tenggat waktu satu bulan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan roadmap pengelolaan sampah mereka. "Kami akan meminta kembali kepada seluruh pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan roadmap penyelesaian sampahnya sampai akhir Februari ini," tegasnya.

Keberadaan peta jalan ini sangat penting, mengingat Jakarta telah menjadi barometer dalam pengelolaan sampah nasional. Suksesnya DKI Jakarta diharapkan dapat direplikasi di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi masalah sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Menteri Hanif menyoroti masih banyaknya daerah di Indonesia yang masih menerapkan metode open dumping atau pembuangan sampah terbuka. Metode ini dinilai tidak efektif dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang serius.

Banyak TPA open dumping yang tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah. Hal ini menyebabkan potensi kontaminasi air tanah akibat bocoran air lindi. "Sehingga sumur-sumur di seputaran Bantargebang sebenarnya tidak layak lagi kita konsumsi. Ini contoh di Bantargebang," jelas Menteri Hanif.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik KLH/BPLH, DKI Jakarta menghasilkan 3.171.247 ton sampah pada tahun 2024. Rata-rata, Jakarta menghasilkan sekitar 8.600 ton sampah per hari. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan dalam pengelolaan sampah di ibu kota, sekaligus menjadi acuan penting bagi daerah lain dalam perencanaan pengelolaan sampah mereka.

Desakan Menteri LH untuk menyelesaikan peta jalan pengelolaan sampah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia. Dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh, diharapkan seluruh daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Penyelesaian peta jalan ini bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Hal ini akan berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.