Menteri Pigai: Seluruh Pegawai Kemenham Wajib Jadi Pembela HAM

Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya seluruh pegawai Kemenham menjadi garda terdepan dalam pembelaan HAM, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 13 Mei 2025 - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan penegasan pentingnya peran seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) sebagai pembela HAM. Pernyataan ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin (12/5), dan selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita, khususnya poin pertama yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Dalam arahannya kepada 87 pegawai Kemenham dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Menteri Pigai menyatakan, "Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM." Ia juga menekankan pentingnya dukungan dan sosialisasi program pemerintah terkait pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti program makan bergizi gratis, pendidikan, dan kesehatan.

Lebih lanjut, Menteri Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kemenham untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan dalam memberikan pelayanan publik tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, atau golongan. Komitmen ini, menurutnya, juga diterapkan dalam proses pengangkatan pejabat di lingkungan Kemenham.

Menteri Pigai juga memaparkan visi jangka panjang Kemenham dalam membangun Indonesia yang berperan penting di kancah internasional. "Pada periode 2035-2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia, dan periode 2040-2045 akan memimpin dunia," ujarnya. Untuk mencapai "Indonesia Emas", Kemenham perlu melakukan transformasi menyeluruh, termasuk perbaikan sistem politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.

Dalam konteks tersebut, transformasi Kemenham di berbagai dimensi menjadi sangat krusial. Perubahan yang bersifat perbaikan terus dilakukan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi kinerja di seluruh kantor wilayah Kemenham.

Kemenham telah berupaya keras membentuk organisasi dan tata kerja yang efektif, termasuk pembentukan kantor wilayah di seluruh Indonesia. Dengan memprioritaskan pegawai lokal yang memahami permasalahan di daerah masing-masing, diharapkan pelayanan HAM dapat lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kunjungan Menteri Pigai ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara menandai kunjungan pertamanya ke kantor wilayah Kemenham setelah terbentuknya 20 kantor wilayah baru pada 13 Maret 2025. Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pigai juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang produktivitas kerja di kantor wilayah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulsel, Daniel Rumsowek, melaporkan bahwa saat ini terdapat 66 pegawai di Sulsel dan 21 pegawai di Sultra. Ia berharap 87 pegawai tersebut dapat bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan oleh pusat maupun wilayah.

Menteri Pigai menekankan pentingnya peran seluruh pegawai Kemenham dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan komitmen dan kerja keras, diharapkan Kemenham dapat memainkan peran strategis dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja Kemenham di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan HAM di seluruh penjuru negeri.

Dengan adanya kantor wilayah di seluruh Indonesia, diharapkan pelayanan HAM dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memastikan terpenuhinya hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia.